Di sisi lain, Dilan menjelaskan bahwa opsi sewa dipilih karena rencana pembelian kendaraan dinas sebelumnya tidak dapat direalisasikan.
Kebijakan tersebut kemudian memicu berbagai komentar dari warganet yang menilai penggunaan anggaran daerah untuk kendaraan sewa terlalu besar.
Salah satu warganet menuliskan kritik keras dengan menyinggung kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
"Enak ya pejabat di Konoha ini, pajak dari rakyat dipakai seenaknya begini, semoga Tuhan membalas dengan adil," tulis seorang pengguna media sosial.
Komentar lain mempertanyakan besarnya biaya sewa karena dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan tamu yang datang ke kota tersebut.
"Kalau ada tamu datang sewa Alphard per hari pun tidak mungkin sampai Rp160 juta per bulan," tulis warganet lain mempertanyakan kebijakan itu.
Sebagian warga juga menilai dana miliaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak seperti perbaikan jalan.
"Dana segitu kalau untuk perbaikan jalan pasti sudah bagus, kenapa pejabat tidak bisa memilah mana yang benar-benar mendesak," tulis komentar lain.
Perdebatan mengenai kebijakan sewa kendaraan mewah ini ramai diperbincangkan publik mengingat sebelumnya kontroversi serupa banyak terjadi di sejumlah daerah.
Baca Juga: Pemkot Samarinda Habiskan Dana Rp7,3 M Buat Sewa Mobil Dinas Mewah, Sebulan Bayar Rp160 Juta
Kontributor : Chusnul Chotimah
