Suara.com - Kekayaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menjadi sorotan publik setelah viral acara buka bersama mewah bertema Bollywood di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Acara buka bersama tersebut menuai kritik dari masyarakat karena dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi warga yang masih menghadapi tekanan.
Video kegiatan itu ramai diperbincangkan di media sosial hingga memicu perdebatan terkait etika pejabat publik dalam menampilkan kegiatan mewah.
Fenny Apridawati kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah kegaduhan yang muncul akibat viralnya dokumentasi acara tersebut.
Dia menegaskan kegiatan buka bersama itu sebenarnya merupakan forum koordinasi strategis yang dilakukan di luar jam kerja.
Menurut Fenny, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat sejumlah program prioritas pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo.
"Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD," ujar Fenny Apridawati dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu, 13 Maret 2026.
Dia menjelaskan acara tersebut murni merupakan momentum silaturahmi di bulan Ramadan sekaligus forum diskusi mengenai program pembangunan daerah.
Fenny menambahkan pertemuan itu juga membahas percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan terkait perbaikan jalan di sejumlah wilayah Sidoarjo.
Selain itu forum tersebut turut membahas koordinasi teknis persiapan distribusi beras SPHP bagi masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, Fenny mengakui dokumentasi acara yang beredar di media sosial menimbulkan kesan kurang empati terhadap kondisi masyarakat.
"Sebagai pelayan publik, kami seharusnya lebih peka dan sensitif dalam mendokumentasikan aktivitas," kata Fenny menjelaskan.
Dia menilai kritik masyarakat menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran birokrasi agar lebih berhati-hati dalam bersikap.
Menurut Fenny, kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
"Kepercayaan masyarakat adalah aset terpenting bagi kami," ungkapnya menegaskan komitmen memperbaiki komunikasi dengan warga.
Kontroversi tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi pejabat daerah, termasuk laporan kekayaan penyelenggara negara.
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menunjukkan nilai kekayaan Fenny Apridawati mengalami perubahan signifikan dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Pada laporan tahun 2013 saat menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM, kekayaan Fenny tercatat sekitar Rp2,83 miliar.
Dua tahun kemudian, laporan pada 2015 menunjukkan nilai kekayaan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp3,63 miliar.
Lonjakan terbesar tercatat pada laporan tahun 2017 ketika total kekayaan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp7,67 miliar.
Pada tahun berikutnya nilai tersebut turun menjadi sekitar Rp6,07 miliar meskipun masih berada di atas angka enam miliar rupiah.
Perubahan nilai kekayaan tersebut terus berfluktuasi dalam laporan periodik yang disampaikan setiap tahun oleh Fenny Apridawati.
Saat menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja pada 2019, total kekayaannya tercatat sekitar Rp6,42 miliar menurut data LHKPN.
Pada 2020 jumlah tersebut sedikit menurun menjadi sekitar Rp6,36 miliar sebelum kembali mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya.
Ketika menjabat Kepala Dinas Kesehatan pada 2022, nilai kekayaan yang dilaporkan berada di kisaran Rp6,35 miliar.
Laporan tahun 2023 menunjukkan angka sekitar Rp6,18 miliar sebelum kembali meningkat pada laporan terbaru tahun 2024.
Dalam laporan terakhir setelah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, kekayaan Fenny Apridawati tercatat sebesar Rp6,51 miliar.
Kontributor : Chusnul Chotimah
TERPOPULER
