Seskab Teddy Ungkap Biaya Tambahan Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri Ditanggung Pribadi, Publik Heboh

Suara.com - Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet (Seskab) akhirnya buka suara menanggapi tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri.

Kritik tersebut ramai disuarakan publik terutama Dino Patti Djalal karena dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya stabil.

Melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin, 1 Juni 2026, Teddy memberikan penjelasan terkait biaya perjalanan dinas Presiden ke luar negeri.

Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali menjelaskan bahwa terdapat mekanisme khusus terkait pembiayaan perjalanan tersebut.

"Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy dalam video yang diunggah melalui akun tersebut.

Teddy menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan anggaran negara.

Ia juga menyebut bahwa jumlah rombongan yang mendampingi Presiden saat melakukan kunjungan ke luar negeri telah dikurangi secara signifikan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

"Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, dari separuh dari periode sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya jumlah delegasi yang ikut dalam satu kunjungan luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang.

Sementara pada era Presiden Prabowo, jumlah tersebut kini berkisar antara 40 hingga 50 orang.

"Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Prabowo antara 40 sampai 50 orang. Ini sudah banyak yang tahu," sambung Teddy.

Meski demikian, penjelasan tersebut justru memicu perdebatan di kalangan warganet. Sejumlah netizen menilai pengurangan jumlah rombongan belum tentu berdampak signifikan jika frekuensi kunjungan ke luar negeri meningkat.

"Lahh meskipun jumlah rombongan dikurangi tapi kalau jumlah visitnya ditambah berkali-kali lipat, ya sama wae atuh," tulis salah satu netizen di kolom komentar.

Selain itu, banyak pula yang meminta pemerintah membuka data penggunaan anggaran secara lebih transparan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci biaya yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan luar negeri Presiden.

"Coba dong transparansinya. Biar diaudit sama-sama dengan publik," komentar netizen lainnya.

"Mana buka dong anggarannya, sampai LPJ-nya kalau berani. Jangan omon-omon doang," tulis akun lainnya.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan pernyataan mengenai penggunaan dana pribadi Presiden untuk menutupi biaya di luar anggaran negara. Menurut mereka, aspek akuntabilitas dan sumber pendanaan tetap perlu dijelaskan secara rinci kepada publik.

"Gimana sih maksudnya perjalanan dinas pakai uang pribadi? Bukankah secara akuntabilitas perlu dipertanyakan, dari sumber dananya?" tulis seorang netizen.

Hingga kini, perdebatan mengenai perjalanan luar negeri Presiden Prabowo masih terus berlangsung di media sosial.

Sebagian masyarakat menilai kunjungan tersebut penting untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama internasional, sementara sebagian lainnya meminta pemerintah lebih terbuka terkait penggunaan anggaran dan efektivitas setiap perjalanan yang dilakukan.