Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Berbagai langkah konkret telah dan akan dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan damai, tertib, serta inklusif.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 diperkirakan mencapai lebih dari tujuh juta pemilih. Dari jumlah itu, ada sekitar 7.740 pemilih disabilitas yang tercatat pada Pilkada 2017, dengan partisipasi yang mencapai 77,84 persen pada putaran I dan II. Angka yang diharapkan akan terus meningkat pada Pilkada kali ini.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (11/11), menyatakan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh menyukseskan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya juga telah rutin berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada.
“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan Pilkada di DKI Jakarta. Untuk itu, kami sudah memantapkan persiapan pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta dengan menggelar rapat-rapat koordinasi bersama,” ujar Teguh kepada wartawan.
Ia juga menegaskan, pencegahan politik uang, antisipasi isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA), dan memaksimalkan partisipasi pemilih. Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta giat melakukan sosialisasi Pilkada 2024 kepada Masyarakat. Pihaknya melibatkan berbagai elemen penting, seperti tokoh masyarakat, etnis, pemuda, dan pelajar.
Bakesbangpol juga memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu dengan memantau proses tahapan penyelenggaraan dan memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu.
“Tantangan yang dihadapi dalam Pilkada adalah politik uang, kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan ataupun kurangnya kepedulian terhadap politik, dan keterbatasan akses informasi," tuturnya.
Netralitas ASN
Kemudian, Teguh berkomitmen pula untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencananya, akan digelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta pada 14 November 2024.
“Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkada adalah netralitas ASN. Kami sudah tegaskan dalam berbagai kesempatan terkait netralitas ASN," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Karena itu, Pj. Gubernur Teguh harus mengupayakan agar tak ada ASN yang memihak serta melanggar kode etik dan disiplin pegawai. “Pj. Gubernur DKI Jakarta harus mampu mengawal Pilkada dengan menjaga netralitas ASN,” tandasnya.
Dengan netralitas ASN yang terjaga, Rio meyakini, tak ada konflik kepentingan. Dengan demikian, suasana aman dan nyaman tercipta hingga terpilih gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta definitif. “Pj. Gubernur DKI Jakarta juga dituntut untuk mempersiapkan masa transisi pemerintahan daerah hasil Pilkada Jakarta, tanpa menimbulkan gejolak keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkas Rio.
Dikutip dari laman resmi KPU, pemungutan suara akan digelar pada 27 November 2024. Sementara penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November sampai 16 Desember 2024.
Pemprov DKI Jakarta sudah memulai persiapan teknis untuk menyukseskan Pilkada 2024. Termasuk penyediaan fasilitas yang memadai agar mereka dapat menyalurkan hak pilih dengan nyaman dan aman.
Kemudian, dalam rangka memastikan kelancaran dan ketertiban selama proses Pilkada, Pemprov DKI Jakarta juga telah membentuk Posko Bersama di tingkat kelurahan, kecamatan, serta provinsi.
TERPOPULER
