Suara.com - Hari ini, setahun lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan dugaan tersebarnya vaksin palsu di 14 rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya. Diperkirakan, ratusan anak menjadi korban kebiadaban oknum rumah sakit dan distributor nakal tersebut.
Kini, Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, kembali 'menyentil' dan menagih pertanggungjawaban pihak rumah sakit.
Selama satu tahun kasus bergulir, KontraS membuat survei yang menolak argumen dari Kementerian Kesehatan bahwa vaksin palsu tidak berbahaya dan tidak menimbulkan keluhan kesehatan pada anak.
"Ada. Kita bicara berdasarkan fakta dan sudah dianalisis," terang Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajanta di Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Dari data yang di terima YPKKI, 31 persen kasus vaksin palsu melapor adanya keluhan. Keluhan kesehatan yang diterima diantaranya adalah 41,8 persen mengaku mengalami iritasi kulit, 30,6 persen alergi dan 22,6 persen munculnya luka bakar.
Selain itu, banyak juga korban vaksin palsu yang mengeluhkan munculnya bintik-bintik merah pada kulit, serta panas tinggi hingga 41 derajat celsius. Dari kejadian tersebut, pihak korban bersama KontraS kembali meminta kejelasan kasus vaksin palsu yang dianggap berjalan lambat bahkan hilang di tengah jalan.
"Dari lima dokter yang menjadi tersangka, hanya tinggal satu yang ditahan dan itu pun jadi tahanan rumah. Apotik dan distributor besar yang mendistribusikan tidak menjadi tersangka," lanjut Marius.
Kini, KontraS mendesak agar hasil kinerja Satgas Vaksin Palsu yang dibentuk Polri, BPOM dan Kemenkes segera mengumumkan hasil laporan yang telah mereka peroleh kepada publik.
TERPOPULER
