Suara.com - Iming-iming gotong royong alias membantu meringankan beban pemerintah menjadi dalih digodoknya peraturan vaksin mandiri.
Info vaksin Covid-19 berbayar kembali menguat, usai beredarnya pamflet RS Pelni yang menawarkan pelayanan vaksinasi berbayar, lengkap dengan harga yang berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Belakangan, RS Pelni menegaskan informasi tersebut tidak benar dan bukan informasi resmi.
Menanggapi hal ini, inisiator Lapor Covid-19, Irma Hidayana tidak habis pikir dengan dalih gotong royong yang digunakan untuk melegalkan vaksin berbayar. Menurutnya itu hanya upaya mencuri jatah vaksin yang diprioritaskan untuk orang tertentu.
"Perusahaan swasta vaksin gotong royong itu membajak istilah suci gotong royong. Makna gotong royong sesungguhnya nggak kayak gitu, yang mereka lakukan itu adalah nyolong jatah masyarakat, dan gotong royong itu nggak ada nyolong," ujar Irma menggebu-gebu saat dihubungi Suara.com, Rabu (3/2/2021).
Vaksin berbayar yang diartikan membuat 'orang berduit' diberikan keuntungan lebih dulu untuk mengakses vaksin, sangatlah sarat kepentingan yakni pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.
"Gotong royong itu adalah bahu membahu tidak ada komplit kepentingan, bahu membahu melakukan sesuatu bersama-sama, untuk kebaikan bersama-sama," ujar Irma.
"Kalau ini, misalnya dia punya uang saya beli vaksin untuk divaksinasi saya sendiri dan orang-orang saya. Coba itu gotong royong atau bukan, itu membajak," sambungnya menggebu-gebu.
Irma tidak percaya pihak yang mencari keuntungan ini memiliki niat baik untuk membantu pemerintah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
"Itu istilahnya konflik kepentingan itu, ada istilahnya manipulation by assisstant, pura-pura membantu pemerintah untuk mencapai herd immunity padahal dia ngebohongin kita. Mereka ngambil keuntungan sendiri, egois supaya disuntik duluan, takut nggak kebagian," pungkas Irma.
TERPOPULER
