Suara.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perdana yang disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak terlalu mendongkrak minat masyarakat untuk mau divaksin.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan pada survei yang sama bulan Desember 2020 jumlah yang kurang dan tidak bersedia divaksin adalah 43 persen, lalu pada survei terbaru 1-3 Februari 2021 hanya turun dua persen.
"Yang mengagetkan saya secara pribadi, meskipun surveinya telah dilakukan setelah presiden sendiri langsung menjadi orang pertama divaksin, itu masih banyak yang tidak bersedia. total 41 persen kurang bersedia atau sangat tidak bersedia," kata Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Minggu (21/2/2021).
Ada berbagai macam alasan mereka menolak divaksin seperti meragukan efek samping, efektivitas vaksin, merasa sehat walau tak divaksin, tidak mau bayar vaksin, meragukan kehalalan vaksin, hingga tak mau terlibat mafia farmasi.
"Ini bisa menjadi masalah karena vaksinasi itu bicara kepentingan bersama, jadi pemerintah harus menjelaskan ini," tegasnya.
Di sisi lain, survei ini juga menunjukkan ada 55 persen orang yang bersedia divaksin, terdiri dari 15,8 persen sangat bersedia dan 39,1 persen cukup bersedia.
Survei ini dilakukan Indikator dengan cara melakukan wawancara telepon terhadap 1.200 responden pada 1-3 Februari 2021 dari seluruh provinsi di Indonesia.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: 43 Nakes di Bantul Terpaksa Tunda Ikut Vaksinasi Tahap Kedua, Ini Alasannya
