Ekosistem Produk Obat Derivat Plasma Mulai Dibangun, Indonesia Siapkan Jaringan Bank Plasma

Dinda Rachmawati

Selasa, 14 Juli 2026 | 19:06 WIB
Ekosistem Produk Obat Derivat Plasma Mulai Dibangun, Indonesia Siapkan Jaringan Bank Plasma
Ilustrasi Plasma Darah (Freepik)
baca 10 detik
  • Pemerintah Indonesia bermitra dengan Takeda membangun ekosistem produk obat derivat plasma untuk meningkatkan akses terapi kesehatan nasional.
  • Takeda menginvestasikan dana senilai Rp539 miliar guna membangun bank plasma pertama yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2027.
  • Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan sistem kesehatan dan mengembangkan kemampuan manufaktur produk biofarmasi berteknologi tinggi di Indonesia.

Suara.com - Kebutuhan terhadap produk obat derivat plasma (PODP) terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Obat yang dihasilkan dari plasma darah ini digunakan untuk membantu menangani berbagai kondisi serius, mulai dari gangguan sistem kekebalan tubuh, kelainan pembekuan darah, hingga sejumlah penyakit langka. 

Namun, ketersediaannya masih menjadi tantangan karena bergantung pada pasokan plasma dan proses pengolahan yang kompleks.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Indonesia bersama perusahaan biofarmasi global Takeda mengumumkan kemitraan strategis guna membangun ekosistem PODP di Tanah Air. 

Langkah ini melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam kerja sama tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan Takeda sebagai industri farmasi yang dapat menyelenggarakan fraksionasi plasma. 

Penetapan ini memungkinkan perusahaan melakukan pengumpulan plasma dan proses fraksionasi secara bertahap sebagai bagian dari pengembangan ekosistem industri plasma nasional.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan penguatan ekosistem plasma merupakan bagian dari upaya membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap terapi penting.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun industri strategis di sektor kesehatan dan memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pengobatan penting dan inovatif. Melalui kemitraan dengan Takeda, kami berharap dapat memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan kesehatan di masa depan," ujar Budi.

Sebagai tahap awal, Takeda akan menginvestasikan hingga USD30 juta atau sekitar Rp539 miliar dalam dua tahun untuk membangun beberapa bank plasma di Indonesia. 

baca juga

Keberadaan bank plasma menjadi fondasi penting dalam ekosistem PODP karena berfungsi mengumpulkan plasma berkualitas tinggi dari para donor sebelum diproses menjadi bahan baku obat.

Tahap awal tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi sebelum dikembangkan menjadi jaringan bank plasma nasional. 

Seluruh proses pengumpulan plasma nantinya mengacu pada standar mutu dan regulasi internasional, sekaligus diharapkan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan transfer pengetahuan.

President Plasma-Derived Therapies Takeda, Ramy Riad, mengatakan pembangunan ekosistem plasma membutuhkan komitmen jangka panjang agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap terapi berbasis plasma.

"Kemitraan ini menunjukkan komitmen Takeda untuk memperluas akses terhadap PODP sekaligus mendukung pembangunan ekosistem plasma yang berkelanjutan di Indonesia. Sejak menghadirkan PODP pertama kami di Indonesia pada awal tahun ini hingga investasi dalam infrastruktur industri plasma dari hulu ke hilir, kami bangga dapat memperluas kerja sama dengan Pemerintah Indonesia," katanya.

Menurut Ramy, pengalaman global Takeda diharapkan dapat mendukung target Indonesia dalam memperkuat layanan kesehatan, menciptakan lapangan kerja dengan keterampilan tinggi, serta meningkatkan ketersediaan terapi yang dibutuhkan pasien.

Selain membangun jaringan bank plasma, Takeda juga akan mengkaji kemungkinan pembangunan fasilitas manufaktur PODP berteknologi tinggi di Indonesia. 

Apabila terealisasi, fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri biofarmasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menilai kerja sama ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga mendorong pengembangan industri kesehatan nasional.

"Kemitraan ini tidak hanya memperkuat ekosistem kesehatan Indonesia, tetapi juga mendukung visi kami untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat regional untuk inovasi kesehatan dan manufaktur obat berteknologi maju," ujarnya.

Bank plasma pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Selama fasilitas fraksionasi di Indonesia masih dalam tahap pengkajian, plasma yang dikumpulkan akan diproses melalui jaringan manufaktur global Takeda sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasien di Indonesia. 

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi ekosistem PODP yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap terapi penyelamat nyawa.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kemasan Rokok Polos: Siapa Sebenarnya yang Menanggung Biaya Regulasi?

Kemasan Rokok Polos: Siapa Sebenarnya yang Menanggung Biaya Regulasi?

Bisnis | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:24 WIB

Dugaan Perundungan PPDS Anestesi Unsrat Diaudit, Kemenkes Target Rampung 2 Pekan

Dugaan Perundungan PPDS Anestesi Unsrat Diaudit, Kemenkes Target Rampung 2 Pekan

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 18:02 WIB

Penderita TBC Bakal Terima MBG? Begini Penjelasan Menkes

Penderita TBC Bakal Terima MBG? Begini Penjelasan Menkes

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 17:32 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×