REGIONAL:
- Dr. Ivan Rizal Sini menyatakan biaya bedah robotik belum bisa ditanggung BPJS Kesehatan karena besaran premi belum mencukupi.
- Efisiensi waktu dan penggunaan obat pada bedah robotik terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien asal Papua yang cepat pulih.
- Kemenkes membentuk Komite Robotika dan memberikan hibah sistem bedah kepada ITB untuk mendukung transformasi teknologi kesehatan nasional.
Suara.com - Teknologi bedah robotik di Indonesia terus berkembang pesat seiring kemajuan industri medis dunia. Namun, pertanyaannya, apakah teknologi secanggih ini suatu saat bisa ditanggung BPJS Kesehatan?
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sekaligus Presiden Komisaris PT Bundamedik Tbk, Dr. dr. Ivan Rizal Sini, yang telah menerapkan operasi robotik sejak 2012, mengakui bahwa isu biaya masih menjadi sorotan utama dalam pelayanan bedah robotik di Indonesia.
Dr. Ivan menjelaskan bahwa penggunaan teknologi robot bedah mampu memangkas waktu persiapan alat yang semula membutuhkan sekitar 30 menit menjadi hanya sekitar 2 menit.
Menurutnya, selisih waktu 28 menit mungkin terdengar sepele bagi masyarakat, tetapi di dunia medis efisiensi tersebut dapat memangkas biaya langsung maupun tidak langsung dalam jumlah besar.
"Itu mungkin dari kita cuma beda 28 menit. Tapi dari obat, dari waktu orang, dari efisiensi yang kita bisa dapatkan, itu hanya sebagian kecil. Dari seluruh efisiensi yang bisa kita lakukan, dari keseluruhan dengan pengalaman yang kita lakukan," ujar Dr. Ivan dalam diskusi media di RSU Bunda Jakarta, Senin (27/7/2026).
Berkat efisiensi tersebut, menurut Dr. Ivan, teknologi bedah robotik seperti da Vinci Xi di RSU Bunda masih belum sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Pasalnya, besaran premi yang dibayarkan peserta dinilai belum mampu menutup seluruh biaya tindakan.
"Jadi kalau kita bicara di sini, asuransi dari BPJS itu tidak besar preminya, artinya harus ada yang cover sisanya," papar Dr. Ivan.
Meski demikian, Dr. Ivan menilai bukan tidak mungkin pada masa mendatang BPJS Kesehatan dapat menanggung layanan bedah robotik apabila teknologi tersebut telah digunakan secara lebih luas dalam sistem pelayanan kesehatan nasional sehingga volumenya meningkat dan biaya menjadi lebih efisien.
"Pemerintah mungkin pada saat ini belum melihat, walaupun tren itu ada ke arah sana. Sampai volumenya cukup tinggi, mungkin saya setuju dengan Prof. Ponco Birowo, BPJS belum pada tempatnya untuk bisa cover (bedah robotik)," ujarnya.
Dr. Ivan mengatakan manfaat bedah robotik tidak hanya mempercepat proses persiapan operasi, tetapi juga membantu mengurangi penggunaan obat, memperpendek masa perawatan, serta mempercepat pemulihan pasien.
Ia pun menceritakan pengalamannya menangani pasien yang datang dari Papua khusus untuk menjalani operasi robotik.
"Yang dikejar apa sih? Pembiayaannya, teknologinya, atau quality of life pasiennya? Ada pasien beberapa minggu lalu datang dari Papua, hanya ingin operasi robotik. Hanya tiga hari di sini, lalu pulang lagi ke Papua," cerita Dr. Ivan.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan mulai melirik pengembangan sistem bedah robotik di Indonesia sebagai bagian dari transformasi teknologi kesehatan. Menurut Dr. Ivan, bukan tidak mungkin pada masa mendatang layanan robotik akan menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional.
Pengembangan teknologi tersebut ditindaklanjuti melalui hibah sistem bedah robotik kepada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) dari BHMS. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan inovasi teknologi medis di Indonesia.
"Kita definisikan enam pilar reformasi, yang pilar nomor enamnya khusus mengenai teknologi kesehatan. Ada tiga teknologi kesehatan yang kita fokuskan, yaitu robotics technology, AI on health, dan biotechnology. Karena this is so important, Kemenkes punya Robotics Committee," ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di lokasi yang sama.
TERPOPULER
