REGIONAL:
Suara.com - Isu penundaan pemilu 2024 kini kembali mencuat. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mengingat persiapan pemilu 2024 hingga nama-nama bakal calon presiden kini mulai digaungkan.
Tak hanya itu, isu penundaan pemilu ini pun membuat banyak pihak merespons dengan berbagai pernyataan.
Adanya dugaan faktor keinginan beberapa partai politik pun ikut serta dalam isu ini. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Simak inilah selengkapnya.
1. MPR RI hanya pihak yang ketok palu
Isu penundaan pemilu ini pun sampai di telinga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Bagi Bambang, pihak MPR RI hanyalah pihak yang ketok palu dan sebagai penasihat dalam wacana pemilu, sehingga pada akhirnya semua keputusan kembali kepada konstitusi tertinggi.
“Mekanisme sidang istimewa (penundaan pemilu) tidak mudah. Ya sangat tergantung dari parpol yang ada di parlemen ini. Kalau saya kan hanya megang palu saja,” ungkap pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
2. Prabowo respon soal ini
Sebagai salah satu orang yang digadang akan kembali masuk bursa pilpres, Prabowo pun mengaku tidak pernah mendengar adanya rencana penundaan pemilu 2024.
"Penundaan? Saya nggak dengar itu," kata Prabowo usai menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Gerindra di Jakarta Selatan, Senin (6/2/2024).
Bagi pemimpin Partai Gerindra ini, keputusan soal penundaan pemilu ini lagi-lagi berdasarkan kondisi "lapangan" dan akan tetap dilaksanakan jika tak ada halangan yang berarti.
3. DPR sebut tak pernah ada pembahasan
Hal ini pun juga mendapat respons dari DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi. Menurut Guspardi, pihaknya belum pernah membahas apapun soal penundaan pemilu ini.
"Perlu saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno," kata Guspardi dalam keterangannya, Senin (06/02/2023).
4. Sistem proporsional tertutup ikut jadi isu
Di tengah-tengah kisruhnya isu soal penundaan politik, isu soal sistem pemilu proporsional tertutup juga ikut jadi "bulan-bulanan" karena dianggap tak transparan dan berpotensi menimbulkan politik dalam anggaran.
TERPOPULER
