Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan menutup diri untuk berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.
Menurutnya, seharusnya PDIP tidak perlu alergi dan khawatir dengan Koalisi Perubahan.
"Pertama, kalau merasa pemerintah sekarang pendukung perubahan dan sudah melakukan perubahan, seharusnya tidak perlu alergi dan khawatir dengan koalisi perubahan, sehingga sampai tidak mau berkoalisi dengan koalisi perubahan," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya yang biasanya alergi dan khawatir dengan perubahan itu merupakan kelompok-kelompok pendukung status quo.
Ia mengatakan, perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat di Koalisi Perubahan merupakan aspirasi dan harapan masyarakat yang disampaikan ketika Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan para kader Demokrat menemui masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.
"Rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan dari kesusahan hidup yang mereka hadapi saat ini. Harga bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, terus melonjak. Belum lagi dengan harga listrik dan gas yang makin lama makin mencekik. Cari kerja susah. Pengangguran terus meningkat. Makin banyak orang yang jatuh miskin dan belum bisa pulih kondisi ekonominya sejak pandemi," tuturnya.
Selain itu, kata dia, dalam sektor penegakan hukum, keadilan dan demokrasi pun dirasa semakin jauh dari harapan. Menurutnya, dalam hukum hanya keras ke lawan politik, lembek ke kawan.
"Dari kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo dan kawan-kawan, sampai tragedi Kanjuruhan. Indeks Persepsi Korupsi yang terus anjlok. Bahkan, kini indeksnya kembali ke 34," tuturnya.
Ia lantas membandingkan ketika era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dimana Indeks Persepsi Korupsi dianggap lebih baik.
Baca Juga: Masinton PDIP Pastikan Partainya Tidak Alergi dengan PKS
"Rakyat pun semakin takut berbicara berbeda dengan pemerintah di muka publik. Serangan para buzzer, doxing, peretasan akun, sampai ke penyebaran hoax dan fitnah bisa menerpa dan mengintimidasi mereka di ruang siber. Begitu pula dengan intimidasi yang menerpa rakyat di lapangan. Kasus Wadas merupakan satu di antara banyak contoh," pungkasnya.
Tutup Pintu Koalisi
Sebelumnya, PDIP memastikan tidak akan berjalan sendirian dalam menghadapi Pilpres 2024. Mereka akan terbuka berkoalisi, bahkan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Tetapi untuk Koalisi Perubahan yang sedang dibangun NasDem, PKS, dan Demokrat; PDIP dengan tegas menutup diri. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton dalam diskusi bertajuk Safari Elite Politik dan Pesan Damai Pemilu 2024 di DPR RI, Kamis (16/2/2023).
"Maka penjajakan penjajakan itu penting, kita bukan orang dulu baru ngumpul-ngumpulin tadi, kita menjajaki kerja sama dulu," kata Masinton.
"Artinya, kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf," Masinton menambahkan.
Masinton menyampaikan, alasan PDIP enggan bergabung di Koalisi Perubahan yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Salah satunya karena PDIP bersama partai-partai di koalisi pendukung pemerintahan Jokowi sudah melakukan perubahan, bahkan sejak periode pertama hingga periode kedua Jokowi.
"Karena apa? PDIP bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan. Jadi dalam fase pertama 2014, 2016 dan sekarang 2019 ke 2024 ini memang berjalan di rel perubahan," katanya.
Masinton berujar banyak hal yang sudah mengalami perubahan. Di mana tadinya sebelum kepemimpinan Jokowi tidak terasa, tetapi setelah Jokowi memimpin perubagan itu dapat dirasakan, semisal dalam hal pembangunan.
"Itu tadi kita katakan, kalau PDIP bergabung dengan teman-teman yang mau ubah rumahnya, apa lagi yang mau kita ubah? Justru kita sedang berjalan di rel perubahan Indonesia ini, dan kita akan sempurnakan langkah-langkah perubahan ini terus-menerus, sampai target kita ke 2045 sebagai Indonesia emas itu," kata Masinton.
Kendati begitu, menyoal arah koalisi dan siapa calon presisen yang akan diusung PDIP, Masinton menegaskan hal itu menjadi ranah Ketua Umum Megawati Soekarnopitri untuk memutuskan.
