Infografis
Namun, partai yang saat itu berkuasa, yakni Demokrat bersama Golkar, PAN, dan Hanura mendukung penuh gugatan agar caleg dipilih berdasarkan suara terbanyak. SBY pun memiliki pandangan bahwa caleg harus berkomitmen dengan rakyat, bukan hanya untuk partai semata.
MK yang kala itu dipimpin Mahfud MD mengabulkan permintaan penggugat dan memutus Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Hal yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim adalah pasal tersebut dianggap bertentangan dengan rakyat.
Megawati Dapat Bisikan Jokowi
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap PDIP yang getol ingin sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, sikap PDIP itu karena dipengaruhi oleh bisikan Presiden Jokowi agar tetap menang tanpa diketahui para calon pemimpinnya. "Ya kita tahu bahwa PDIP mungkin dapat bisikan dari pak Jokowi supaya udah nanti kita aturlah supaya PDIP partai yang menang terus, walaupun nggak tahu para calegnya itu bekas napi koruptor atau orang yang bersih," kata Rocky Gerung di kanal YouTubenya dikutip pada Kamis (05/01).
Padahal menurut Rocky, rakyat 'wong cilik' mau tahu siapa yang akan mewakili daerah pilihan mereka dari PDIP. "Kan itu rakyat ingin tahu siapa wakilnya tuh, kalau partai udah tahu orang itu bahwa ibu Mega lagi berselisih dengan pak Jokowi. Orang tahu itu," ujarnya.
Akan tetapi, Rocky menyebut bahwa orang akan menganggap Megawati seharusnya mengucapkan dirinya memiliki banyak kader dan akan memamerkan kader-kader tersebut di dalam daftar pemilih. Hal itu nantinya justru akan membuat rakyat bangga ada kader yang mereka kenal untuk mewakili mereka.
Rocky melanjutkan bahwa saat ini seperti Megawati sedang diberikan sogokan dan dibohongi dengan sistem proporsional tertutup tersebut. "Jadi kalau ibu Mega juga kena sogokan beginian itu dan saya kira pasti ibu Mega udah putuskan juga bahwa sebaiknya partai juga," jelas Rocky.
"Itu juga ibu Mega dibohongi, ibu Mega tidak diberi penjelasan bahwa ini akal-akalan untuk mengatasi atau menyelundupkan tokoh-tokoh buruk di dalam partai politik," sambungnya.
Pasalnya, Rocky menilai sangat ada kemungkinan sistem proporsional tertutup tersebut diajukan oleh para mantan petinggi partai yang dulunya menjadi koruptor, tetapi ingin maju lagi di pemilu dan tak ingin terlihat dalam daftar caleg. "Ini adalah perjanjian jahat juga sebetulnya. Jadi semua hal yang kita bicarakan di awal ini kejahatan politik sebetulnya," ungkap Rocky.
