Infografis
"Kalau Pak Yusril itu teman lama saya sejak tahun 88, 90 itu saya berteman sama beliau. Ya pertama teman lama. Kedua tentu sesama partai politik kita bersilaturahmi. Tentu di situ namanya politik kita bertemu yang dibahas soal politik," katanya.
Saat dikaitkan kemungkinan pertemuan dengan PBB membahas sistem pemilu proporsional tertutup, Mardiono lebih memilih tidak mengiyakan pun tidak menolak kemungkinan tersebut.
"Ya kalau terbuka atau tertutup itu menjadi kewenangan MK. Karena yang sedang menangani persoalan, uji materi tentang terbuka atau tertutup memang kewenangannya di MK. Kalau PPP sebagai partai peserta pemilu mau terbuka atau tertutup siap-siap saja," tuturnya.
Ia hanya menegaskan, jika partai yang dipimpinnya saat ini sudah memiliki pengalaman panjang dalam kontestasi politik, baik dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka.
"PPP kan sudah punya pengalaman untuk mengikuti pemilu secara proporsional tertutup juga sudah punya pengalaman. Sudah pernah menjalankan. Proporsional terbuka juga sudah menjalankan. Prinsipnya PPP siap saja," katanya.
PPP sendiri berencana akan bertemu dengan PBB pada tanggal 13 Maret mendatang di Kantor DPP PPP. Selanjutnya akan dilanjutkan bertemu dengan PDIP pada 15 Maret 2023 mendatang.
Untuk diketahui, PDIP maupun PBB merupakan partai yang bersikukuh agar Pemilu digelar dengan menggunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (11/1/2023) silam.
"PBB sebenarnya menghendaki pemilu dengan sistem tertutup. Tinggal PDIP dan PBB yang menghendaki sistem seperti itu," ujarnya.
Baca Juga: Membaca Nasib KIB yang Kini di Ujung Tanduk: Parpol Rebutan Usung Capres
Pakar Hukum Tata Negara ini mengemukakan, pemilu dengan sistem proporsional terbuka akan membuat demokrasi Indonesia bergeser, yakni yang berdaulat dalam demokrasi bukan lagi rakyat, tetapi modal.
Kekuatan modal, menurutnya, membuat proses kaderisasi tidak berguna lantaran yang akan menjadi wakil rakyat hanya mereka yang memiliki uang atau modal yang banyak.
"Tiba-tiba karena punya uang, karena populer, direkrut jadi caleg dan akhirnya jadi anggota DPR yang jauh dari apa yang menjadi harapan kita semua," kata Yusril.
Sikap PBB sejalan PDIP yang mendukung wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
"Dalam pandangan PDI Perjuangan, sesuai dengan keputusan kongres kelima, sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi dengan peserta pemilu legislatif adalah partai politik dan hal tersebut akan mendorong proses kaderisasi partai politik," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12/2022).
