Menakar Taji Partai Politik Berbasis Islam di Pemilu 2024

Ade juga menilai partai politik nasionalis mempunyai suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh partai berbasis Islam yakni terbuka dengan segmentasi pemilih yang lebih luas. "Partai nasionalis cenderung mempunyai logistik yang lebih besar dibanding partai Islam," terang Ade kepada Suara.com, Rabu, 22 Maret.

Senada dengan Ade, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai partai Islam semestinya harus membuka keran bagi para pemilih non-Muslim, seperti warga Kristiani, Budha, Hindu, Konghucu atau komunitas penghayat lainnya. "Artinya di sini tidak terlalu kaku untuk menjadikan Islam sebagai alat politik, kasusnya kalau masih seperti itu ya agak sulit untuk bisa menampung pemilih yang non-Muslim," ujar dia.

Di samping itu, dia berpandangan partai politik berbasis Islam kerap berada di luar pemerintah dan melempar kritik-kritik pedas. Namun kritik tersebut tidak diimbangi dengan solusi atas permasalahan.

Terlebih, menurut Wasisto, belakangan sudah terjadi pergeseran pemilih partai politik berbasis Islam. Pada Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, mayoritas pemilih partai Islam berasal dari kalangan Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama.

Di rentang tahun 2009 sampai 2014, para pemilih partai Islam didominasi dengan pemilih beraliran Islam populis. "Itu memang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini," ungkap Wasisto.

Bukan tanpa kendala, pemilih Islam populis kini tidak lagi dihadapkan pada pilihan tunggal. Wasisto menyebut Partai Gelombang Rakyat Indonesia kini mulai merambat masuk pasar pemilih PKS. "Terutama dengan pemilih Islam urban maupun dakwah kampus, yang sebelumnya adalah konstituen PKS kemudian bisa direbut oleh partai Gelora," jelas Wasisto.

Sementara pada tataran pemilih Islam tradisionalis, saat ini sudah mulai dimasuki oleh partai Ummat. Partai ini seolah-olah ingin menjadi rumah bagi seluruh kelompok pemeluk agama Islam. "Dengan cara mereka merebut konstituen yang sebelumnya menjadi basis-basis partai-partai Islam yang telah ada," katanya.

Minim Jam Terbang

Kurangnya kursi-kursi pemerintahan yang diduduki oleh kader partai Islam rupanya juga menjadi kendala dalam meningkatkan elektabilitas partainya. Bahkan, salah satu partai Islam tidak pernah menang dalam ajang Pemilu. "Saya pikir faktor jam terbang juga mempengaruhi," tutur Wasisto.

Alhasil, eksistensi partai Islam semakin redup di mata pemilih. Para pemilih Muslim pada akhirnya harus mengambil pilihan lain misalnya seperti memilih partai berhaluan nasionalis atau berpartisipasi dalam gerakan populis.

Pasalnya, partai Islam kekinian dirasa tidak lagi mampu dipergunakan untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. "Misalnya dengan kelompok 212 dan sebagainya, justru itu lebih cepat merapat ke kekuasaan daripada partai Islam yang memang terseok-seok," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar mengatakan pilihan paling rasional yang harus diambil oleh partai-partai berbasis Islam pada akhirnya adalah berkoalisi dengan partai nasionalis. Dengan segala kekurangannya, partai Islam setidaknya bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pilihan dalam ajang Pemilu. "Akhirnya pilihan yang rasional adalah bergabung dengan partai nasionalis," ujar Idil.

Sebab jika dilihat mundur ke belakang, kata Idil, belum ada sejarah yang menuliskan partai-partai politik berbasis Islam mampu menghimpun diri dalam satu koalisi untuk berkontestasi dalam ajang politik nasional. "Tidak ada dalam sejarah partai Islam itu bisa berkoalisi secara sukarela kecuali dalam konteks fusi di era Orde Baru," kata Idil.

Respons Partai Islam

Beberapa partai Islam menyanggah survei LSI Deeny JA yang menyebut perolehan suara partai Islam berpotensi turun pada Pemilu 2024. Ketua DPP PKS Muzzammil mengklaim, posisi partainya mengalami kenaikkan berdasar survei-survei sebelumnya. "Alhamdulillah dalam survei 2022 sampai 2023, PKS sebaliknya jauh lebih baik, naik 50-100 persen daripada survei publik di tahun 2018, 2013, 2008 dan 2003 setahun sebelum Pemilu periode lalu," kata Muzzammil dihubungi, Jumat (24/3/2023).