REGIONAL:
Suara.com - Kemungkinan terbentuknya koalisi besar yang akan menggabungkan dua koalisi partai politik, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) sepertinya bukan isapan jempol belaka.
Sebab, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, jika koalisi besar merupakan inisiatif Presiden Jokowi.
"Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini, tentu semua ini di bawah orkestra Pak Jokowi itu," jelas Zulhas usai bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jaksel pada Sabtu (8/4/2023).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mengemukakan, partai politik yang akan berada di dalam Koalisi Kebangsaan bakal menjalin komunikasi lebih lanjut terkait pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang.
"Jadi sekarang komunikasi sangat intensif dan Insya Allah akan ada titik temu nanti sampai menentukan siapa capres dan cawapresnya," ujarnya.
Sebelumnya, Zulhas memberikan keterangannya kepada awak media mengenai koalisi yang akan menyatukan Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan PKB.
"Kadang-kadang saya sebut 'Koalisi Kebangsaan' itu karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini," tutur Zulkifli usai bertemu Ketum Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).
Sementara itu, Yandri mengungkapkan, koalisi besar merupakan jalan tengah untuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Koalisi besar ya tapi Koalisi Kebangsaan, kira-kira begitu. Jalan tengah lah istilahnya," ujarnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengemukakan, kebutuhan untuk membentuk koalisi besar tersebut menjadi kebutuhan yang jelas terlihat.
"Kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas beberapa dasar pertimbangan, pertama perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya," kata Aditya Perdana seperti dikutip Antara pada Sabtu (8/4/2023).
Selain persoalan keberlanjutan agenda pembangunan Pemerintahan Jokowi, kebutuhan lainnya yakni memenangkn Pilpres dengan bertumpu pada elektabilitas capres serta cawapres yang tinggi.
Dasar kebutuhan tersebut, bertujuan agar peluang pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu putaran saja yang bermuara untuk efisiensi anggaran pemilu.
Kemudian faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian koalisi besar menjadi penting.
Ia mengemukakan, tak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada.
TERPOPULER