Tak Mau Koalisi Besar Hanya Ajukan Satu Paslon, Yusril PBB: Itu Masalah Buat Konstitusi

Jum'at, 14 April 2023 | 12:04 WIB

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra usai melakukan pertemuan dengan PKB di kantor partai tersebut pada Kamis (16/3/2023). [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa adanya ide membentuk Koalisi Besar untuk Pilpres 2024 itu adalah hal yang ideal. Tapi ia mengingatkan, adanya hal tersebut jangan sampai hanya menghadirkan satu pasangan capres-cawapres saja.

"Pada saat bertemu Pak Prabowo kita sudah pada tahap untuk menegaskan terbentuknya koalisi, dan yang terakhir adalah Koalisi Besar saat Pak Presiden datang ke Kantor PAN. Dan Kami sampaikan hal itu sangat ideal. Dan seluruh partai bersama-sama, membangun politik kita ke depan. Tapi jangan sampai hanya muncul satu pasangan calon," kata Yusril kepada wartawan dikutip Jumat (14/4/2023).

Sebagai Pakar Hukum Tata Negara, Yusril mengingatkan, kalau Pilpres hanya menghadirkan satu pasangan calon saja, sangat berbahaya bagi konstitusi.

"Karena itu masalah bagi konstitusi kita. Kalau bisa ada dua atau tiga pasangan calon, karena UUD 1945 hasil amandemen mengisyaratkan pasangan calon harus 2. Kalau satu apakah bisa dilaksanakan?," tuturnya.

Yusril mengaku turut mendiskusikan soal potensi munculnya satu pasangan calon saja dalam Pilpres. Hal yang dibicarakan adalah soal kemungkinan juga potensi terjadinya krisis.

"Kalau saya baca undang-undangnya. Satu itu asalnya dua tapi yang satunya itu mungkin meninggal atau segala macam begitu sehingga yang satu tetap diteruskan, tapi kalau dari awal cuma sepasang apa pemilunya bisa dilaksanakan atau tidak jadi itu yang tadi kami diskusikan dengan PAN juga bagaimana kita mengantisipasi kalau krisis seperti itu terjadi," tuturnya.

"Kalau pasalnya cuma 1 pemilu tidak bisa dilaksanakan, presidennya tanggal 20 Oktober sudah selesai, besok siapa yang bertanggung jawab di negara ini?," sambungnya.

Kendati begitu, Yusril mengaku belum melihat adanya tanda-tanda hanya diikuti satu pasangan calon saja. Namun, dirinya cukup mewaspadai hal tersebut.

"Belum kelihatan sih. Tapi kita mewaspadai jangan sampai hal itu terjadi. Kalau saya kan orang hukum tata negara, selalu berpikir antisipatif. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi. Harus diantisipasi dari awal. Jadi kalau koalisi besar, bisa akhirnya cuma satu pasangan. Itu harus dipikirkan juga. Harus tetap minimal ada dua pasangan," pungkasnya.