Infografis
Selain itu, derasnya informasi saat ini yang paling banyak tersebar melalui media sosial juga berpotensi menyebabkan pelanggaran Pemilu, seperti maraknya hoaks melalui akun media sosial dan media massa.
"Namun masalahnya, kami tidak bisa menelisik lebih jauh apakah adanya hubungan antara akun resmi dengan buzzer yang menyebar hoaks. Selain itu, kami juga memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan take down terhadap postingan kampanye."
Untuk mengantisipasnya, Bawaslu berusaha melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dan juga berkolaborasi dengan gerakan literasi dalam partisipasi pengawasan Pemilu.
"Oleh karena itu, kami melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola media sosial untuk menjawab tantangan disinformasi jelang Pemilu 2024. Kami juga mencoba untuk kolaborasi dengan gerakan-gerakan literasi di masyarakat sebagai bagian dari partisipasi pengawasan Pemilu," katanya.
Diskusi ini merupakan bagian diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tentang “Penataan Kampanye Politik di Media Sosial untuk Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Informatif dan Edukatif".
