Infografis
Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti memperhatikan fenomena masyarakat yang meragukan integritas dan efektivitas dari partai politik atau parpol. Ray menyebut perubahan sosial dan perilaku publik terhadap parpol bisa terjadi imbas lahirnya media sosial.
Pada tingkat tertentu, Ray mengatakan bahwa medsos telah mengubah cara masyarakat memperjuangkan kepentingan politiknya.
"Jadi kita lihat perubahan-perubahan yang begitu besar, efek dari ditemukannya media sosial," kata Ray melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/5/2023).
Terkait dengan peran parpol dalam situasi yang berubah saat ini, Ray mencontohkan lewat video kritikan yang diunggah seorang anak muda terkait jalan rusak di Lampung. Dia berkata video tersebut sampai membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung melakukan sidak ke Lampung.
Selain itu ada video juga terkait pungutan liar di institusi pendidikan yang diungkap oleh seorang guru muda di Jawa Barat. Dari video itu, kepala dinas dicopot karena terindikasi terlibat dalam pungli yang diungkap oleh guru muda tersebut.
Hal itu, lanjut Ray memperlihatkan bahwa publik sudah tidak lagi menyerahkan aspirasinya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan. Publik saat ini, dilihat Ray, lebih memilih menjadikan medsos sebagai ruang aspirasi baru yang lebih konkret.
Terkait situasi itu, Ray menilai menjadi peringatan penting untuk lembaga legislatif. Dia khawatir DPR bakal hilang di masa yang akan datang jika tidak ada upaya adaptasi dalam perubahan tersebut.
“Lembaga eksekutif itu kelihatannya usianya ke depan lebih panjang karena bersifat eksekutorial. Tapi untuk usia legislatif, saya kira ini sudah mulai diambang senja. Apakah model politik legislasi yang disebut dengan partai relevan di masa mendatang dengan dunia medsos yang lebih terbuka,” ujarnya.
Lebih dari itu, Ray mengingatkan partai dan politik merupakan dua entitas yang berbeda. Parpol merupakan institusi yang ada karena konstitusi membuatnya ada.
“Sedangkan politik itu entitas lain, di mana orang tukar menukar kepentingan yang tidak selalu melalui institusi partai politik,” ujar Ray.
Anggota DPR Fraksi PDIP Eriko Sotarduga mengakui tingkat kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah. Namun, dia berkata masih ada harapan untuk membalikkan keadaan tersebut, terutama di kalangan anak muda.
Terkait dengan anak muda dalam menilai parpol, Eriko menyebut ada tiga hal yang dilihat, yakni korupsi, sustainable energy, dan ekonomi UMKM.
Khusus korupsi, Eriko mengingatkan tidak ada parpol yang mengajarkan korupsi. Dia menegaskan korupsi merupakan perilaku personal. Namun, untuk mengatasi hal itu, dia menyebut PDIP mendorong sistem pemilihan tertutup agar kader yang nanti ditempatkan di parlemen benar-benar punya kredibilitas dalam bertugas.
“Jadi nanti partai yang akan bertanggung jawab kalau kadernya melakukan kesalahan. Kalau sekarang partai bisa menyampaikan konsekuensi dari liberalisme parpol,” ujar Eriko.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PAN Rizki Sadiq menuturkan tingkat apatisme publik terhadap partai politik masih dalam batas wajar berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei.
