TKN Prabowo Respons Pernyataan Megawati Soal Kecurangan Pemilu: Pertandingan Saja Belum Dimulai

Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai sudah mulai terlihat ada kecurangan Pemilu. Menanggapi itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid justru heran.

Pasalnya, menurut Nusron, saat ini Pemilu 2024 belum dimulai. Bahkan tahapan kampanye juga belum ada. Baginya, tidak bisa Pemilu dikatakan curang, sementara Pemilu itu sendiri belum dimulai.

"Pertandingan belum dimulai dan belum selesai. Kita tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan, kampanye saja belum dimulai. Kok sudah katakan ada penyelewengan," kata Nusron di kantor TKN Prabowo-Gibran, Jalan Letjen S Parman Kav 7-8, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023).

Nusron sendiri tidak mau memberikan komentar berlebih terkait pernyataan Megawati tersebut. Ia mengaku menghormati Presiden ke-5 RI tersebut.

"Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan saya tidak mau komentar, silakan tanya kepada Bu Mega. Kita menghormati kepada Bu Mega, beliau presiden kita ya kan, beliau mempunyai jasa besar terhadap membuat berbagai amandemen Undang-Undang Dasar yang melahirkan reformasi. Tetapi sekali lagi ya kan, kita belum mulai," tutur Nusron.

Kendati begitu, menurut Nusron, bila memang ada bentuk-bentuk kecurangan Pemilu, hal itu lebih baik dibuktikan.

"Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silakan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat, bukan cerita ya kan. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi," kata Nusron.

Megawati Soal Pemilu Curang

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri angkat bicara atas polemik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian direspons dengan terbutnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamhak Konstitusi.

Tanggapan itu disampaikan Megawati secara daring melalui kanal YouTube PDI Perjuangan dengan judul "Setelah Lama Dinanti Tiba Saatnya Sampaikan Suara Hati Nurani".

Ada banyak hal yang disinggung oleh Megawati dalam pidatonya tersebut. Mulai dari putusan MKMK yang dianggap sebagai cahaya terang di tengah kegelapan demorkasi hingga pentingnya kekuatan moral dan politik akal sehat dalam menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," ujar Megawati, Minggu (12/11/2023).

Presiden ke-5 Republik Indonesia ini melakukan kilas balik terkait dirinya yang turut menghadirkan Mahkamah Konstitusi selagi masih memimpin Indonesia kala itu melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7b, Pasal 24 ayat 2; dan Pasal 24c tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi.

Megawati bercerita, dirinya dibantu Menteri Sekretaris Negara pada eranya, mencari langsung lokasi untuk berdirinya secara kokoh gedung Mahkamah Konstitusi.

"Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini.