Infografis
Suara.com - Pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang tetap mempertahankan keberlanjutan ibu kota negara (IKN) Nusantara tetap berjalan memancing polemik sendiri.
Pasalnya pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Ia sendiri menyatakan, bila PKS menang Pemilu 2024 maka ibu kota negara tetap akan di DKI Jakarta.
Mengamati pernyataan yang bertolak belakang tersebut, Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan) Haunan Fachry Rohilie menganalisanya dalam beberapa sudut pandang.
Ia menilai pernyataan tersebut menunjukan posisi Cak Imin yang masih berpegang teguh pada undang-undang mengenai IKN.
"Penyataan Cak Imin lebih kepada positioning dari Muhaimin dan PKB untuk tetap menjalankan amanat UU, dan sepertinya belum sepenuhnya siap menjadi oposisi," katanya kepada Suara.com, Senin (27/11/2023).
Meski begitu, ia juga mengemukakan, ada hal lain yang bisa ditinjau dari sudut pandang cara PKB untuk mempertahankan dua kursi menteri yang sampai saat ini masih dijabat dua kader partai berlambang sembilan bintang tersebut.
"Tapi bisa saja kita melihat bahwa lunaknya PKB dan Cak Imin dalam IKN berkaitan dengan IKN karena masih ada dua kursi menteri dari PKB, ada abangnya Abdul Halim Iskandar di Mendes PDTT, dan Ida Fauziyah Menaker," tuturnya.
Fachry juga mengungkapkan, sejatinya hanya PKS saja, parpol yang berada di parlemen, menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim).
"PKB cenderung mendukung sesuai amanat UU, sementara Anies dan NasDem mendukung dengan catatan pengawasan dan evaluasi pada setiap tahapannya. Terutama pemenuhan pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya Kalimantan."
Baca Juga: PKS Tolak IKN, Giring PSI: Wah Bahaya Itu
Sementara dalam sudut pandang elektoral, ia juga menilai pernyataan Cak Imin juga sebagai usaha untuk merebut hati masyarakat yang mendukung rencana pemindahan IKN.
