Membaca Ketidakkompakkan PKS dan PKB Soal Pemindahan IKN ke Kaltim

Suara.com - Pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang tetap mempertahankan keberlanjutan ibu kota negara (IKN) Nusantara tetap berjalan memancing polemik sendiri.

Pasalnya pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Ia sendiri menyatakan, bila PKS menang Pemilu 2024 maka ibu kota negara tetap akan di DKI Jakarta.

Mengamati pernyataan yang bertolak belakang tersebut, Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan) Haunan Fachry Rohilie menganalisanya dalam beberapa sudut pandang.

Ia menilai pernyataan tersebut menunjukan posisi Cak Imin yang masih berpegang teguh pada undang-undang mengenai IKN.

"Penyataan Cak Imin lebih kepada positioning dari Muhaimin dan PKB untuk tetap menjalankan amanat UU, dan sepertinya belum sepenuhnya siap menjadi oposisi," katanya kepada Suara.com, Senin (27/11/2023).

Meski begitu, ia juga mengemukakan, ada hal lain yang bisa ditinjau dari sudut pandang cara PKB untuk mempertahankan dua kursi menteri yang sampai saat ini masih dijabat dua kader partai berlambang sembilan bintang tersebut.

"Tapi bisa saja kita melihat bahwa lunaknya PKB dan Cak Imin dalam IKN berkaitan dengan IKN karena masih ada dua kursi menteri dari PKB, ada abangnya Abdul Halim Iskandar di Mendes PDTT, dan Ida Fauziyah Menaker," tuturnya.

Fachry juga mengungkapkan, sejatinya hanya PKS saja, parpol yang berada di parlemen, menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim).

"PKB cenderung mendukung sesuai amanat UU, sementara Anies dan NasDem mendukung dengan catatan pengawasan dan evaluasi pada setiap tahapannya. Terutama pemenuhan pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya Kalimantan."

Sementara dalam sudut pandang elektoral, ia juga menilai pernyataan Cak Imin juga sebagai usaha untuk merebut hati masyarakat yang mendukung rencana pemindahan IKN.

Pendukung Pindah IKN Dominan

"Bisa jadi ada kaitannya dengan pergeseran tren dukungan masyarakat atas rencana pemindahan IKN. Jika merujuk Survei Indikator (Politik), masyarakat yang mendukung pemindahan IKN lebih dominan, dan trennya terus mengalami peningkatan."

Berdasarkan sudut pandang tersebut, Fachry beranggapan bahwa pernyataan Cak Imin bisa dilihat dari kemungkinan untuk mempertahankan kursi menteri dari Kabinet Jokowi.

"Apalagi posisi Mendes PDTT itu sentral, ada kaitannya dengan kekuasaan lokal di level desa. Termasuk potensi suara dari masyarakat yang mendukung pemindahan IKN," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan bahwa saat ini IKN masih belum layak untuk ditinggali karena masih dalam tahap pembangunan.

"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," kata Imin.

Pernyataan tersebut berbeda jauh dengan sikap PKS yang mengungkapkan tetap ingin mempertahankan status ibu kota di Jakarta. Gagasan tersebut disampaikan dalam sambutannya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS.

"Ya memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," katanya.

Mengenai pembangunan yang sudah berjalan di IKN, ia memastikan tidak akan memberhentikannya. Hanya saja setelah selesai fungsinya akan dialihkan. Bukan lagi sebagai ibu kota, kawasan IKN akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.