Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai Anwar Usman hanya dijadikan kambing hitam, menyusul pencopotan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, pencopotan Anwar dilakukan seiring putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Adapun pernyataan Habiburokhmam itu dalam rangka menanggapi putusan MK atas perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023. Diketahui, delapan hakim MK menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Sebagaimana dimaknai dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Sehingga makin terang dan jelas sebetulnya Pak Anwar Usman ini korban kambing hitam orang yang sengaja dicari kesalahannya karena untuk melakukan legitimasi terhadap di keputusan MKMK," ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).
"Jadi saya pikir ini menunjukkan kepada publik ya, kepada kita semua bahwa memang setelah kita cermati tidak ada yang namanya intervensi tersebut," sambung Habiburokhman.
Habiburokhman memandang putusan MKMK terkait Anwar Usman sebelumnya memang tidak tepat. Apalagi saat ini putusan tersebut kerap dikaitkan dengan Prabowo-Gibran.
"Memang sebetulnya tidak tepat putusan pelanggaran berat terhadap Pak Anwar Usman. Di mana putusan inilah yang kemudian dibawa terus dan dikait-kaitkan dengan kami pasangan Prabowo-Gibran, disebut diwarnai dengan cacat hukum, diwarnai dengan etika dan sebagainya," kata Habiburokhman.
TKN Tanggapi Putusan MK
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengapresiasi Mahkamah Konstitusi atas putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagai putusan yang adil dan bermanfaat. TKN Prabowo-Gibran menilai langkah MK yang menolak perkara tersebut sudah tepat.
"Sudah tepat langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan pemohon untuk menguji kembali konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai putusan MK Nomor 90 tahun 2023," kata Ketua Koordinator Strategis TKN Sufmi Dasco Ahmad di Medcen TKN, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).
TKN Prabowo-Gibran berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mendeligitimasi pencalonan Gibran senagai cawapres, menyusul putusan MK atas perkara nomor 141/PUU-XXI/2023.
![Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/08/75559-anwar-usman-mahkamah-konstitusi.jpg)
"Dengan adanya putusan 141 ini kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan etika," kata Dasco.
Dasco menyampaikam putusan atas perkara terkait sudah bulat. Bahkan putusan itu diambil tanpa mantan Ketua MK Anwar Usman yang belakangan diduga untuk memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo.
"Faktanya dalam persidangan ini delapan hakim Konstisusi tanpa Pak Anwar Usman yang mengikuti sidang, secara bulat menyatakan putusan Nomor 90 tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam putusan ini, tidak ada sama sekali dissenting opinion dan concurring opinion," kata Dasco.
Dasco berujar keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi Pemilu adalah sejarah penting bagi negeri. Mengingat untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek Pemilu dan tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda.
