Suara.com - Mayor Teddy Indra Wijaya tak kalah menyedot perhatian publik pada Pilpres 2024. Bukan hanya karena ketampanannya, ajudan Prabowo Subianto itu juga sempat menjadi sorotan lantaran ikut mengenakan seragam kampanye Prabowo-Gibran ketika debat perdana capres yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) lalu.
Dari banyaknya momen berlangsung pada debat, sosok Teddy juga tak terlepas dari perhatian publik.
Namun kali ini bukan soal ketampanannya, melainkan kehadirannya yang mengenakan seragam kampanye Prabowo-Gibran yakni kemeja biru muda.
Salah seorang pemilik akun X mempertanyakan sosok Teddy yang ikut mengenakan kemeja kampanye padahal masih berstatus prajurit TNI aktif.
"Halo bawaslu RI. Teddy ini adalah TNI aktif knp dia ikut dlm barisan tim Prabowo? Knp kalian gak tegur org ini. @bawaslu_RI Emang boleh TNI aktif msk dlm lingkarang timses prabowo gini?" cuit @UmarSyadarHsb_ _
"Tolong kalian jelaskan," imbuhnya.
Unggahan itu lantas menjadi perbincangan publik khususnya di media sosial.
Seperti misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang membela sosok Teddy.
Fahri mengungkapkan, Teddy merupakan ajudan yang melekat pada seluruh kegiatan Prabowo.
Baca Juga: Mabes TNI Buka Suara Soal Mayor Teddy Pakai Kostum Timses Prabowo-Gibran Saat Debat Capres
"Ini Mayor Inf Teddy Indra Wijaya ajudan yang melekat pada Menhan. Artinya bahkan ia harus ikut berbaur. Makanya lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Benning, USA itu sering nampak memakai baju samaran. Alias mirip bosnya. Karena dia harus melekat dan melindungi," ungkap Fahri melalui akun X pribadinya @Fahrihamzah pada Senin (17/12/2023).
Sementara itu, dari kubu tetangga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bisa tegas menerapakan aturan usai munculnya kehebohan Teddy mengenakan seragam kampanye padahal berstatus sebagai anggota TNI.
"Ya silakan Bawaslu lah ya kan aturannya sudah jelas diterapkan dari yang sekecil-kecilnya bagaimana kalau pengawal-pengawal ini yang melekat dari KPU ini boleh masuk nggak? Kan gitu kan," kata politisi PDIP, Aria Bima di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).
Aria ingin agar ada aturan yang jelas soal keterlibatan ajudan di dalam area debat. Hal tersebut dimintanya karena mengingat pelaksanaan Pemilu sedianya berjalan secara jujur, adil dan seluruh kandidat memiliki kesempatan yang sama.
Selain itu, ia juga menekankan, unsur TNI aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis apalagi menjadi timses salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.
Aria pun meminta semua ditindak jika ditemukan pelanggaran. Termasuk jika itu terjadi pada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.