Lika Liku Politik Zigzag Jusuf Kalla di Elite Politik Nasional

Suara.com - Nama Muhammad Jusuf Kalla dalam peta perpolitikan di tanah air memiliki rekam jejak yang luar biasa.

Kemampuannya melakukan manuver dalam setiap kontestasi politik menjadikannya game changer. Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 tersebut baru-baru ini menyatakan dukungan resmi kepada calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Dukungan resmi tersebut disampaikan juru bicaranya, Husain Abdullah Husain yang membenarkan bahwa JK mendukung pasangan AMIN dalam Pilpres 2024.

Husain mengatakan, pernyataan dukungan JK itu disampaikan ketika Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu menghadiri sebuah acara di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/12/2023).

"Jusuf Kalla, menyampaikan secara terbuka jika dirinya memilih Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar," ujar Husain dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Dalam keterangannya, JK menyatakan bahwa dirinya netral. Namun pada Pilpres 2024 kali ini, JK secara terang-terangan mendukung AMIN.

"Selama ini ia menyampaikan dirinya netral, tetapi sebagai warga negara Pak JK tentunya memiliki pilihan politik," sebut Husein.

Ia menyebut alasan JK memilih mendukung Anies karena rekam jejaknya serta murid politik politisi kawakan itu.

Pilihan politik JK tersebut membuat tentunya berseberangan dengan partai politik yang dahulu dinakhodainya.

Meski begitu, manuver pria kelahiran Bone 15 Mei 1942 tak hanya dilakukan saat ini saja. Tercatat ada beberapa kali manuver JK yang kerap 'berseberangan' dengan partainya.

Pilpres 2004

Kali pertama manuver tersebut dimulai pada tahun 2004, ketika JK menjadi Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal saat itu, Golkar secara resmi mengusung Wiranto-Solahudin Wahid.

Wiranto sendiri sejatinya memenangkan pencapresan Partai Golkar melalui jalur konvensi yang menyisakan dirinya dengan Akbar Tanjung. Namun hasil akhirnya, Wiranto terpilih mutlak untuk maju menjadi capres.

Sementara itu, dalam buku 'Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden', terungkap bahwa dorongan SBY untuk menjadi calon presiden berasal dari kalangan pengusaha.

Kala itu Sofjan Wanandi meminta SBY maju menjadi capres tetapi dengan syarat wakil presiden harus berasal dari kalangan pengusaha.

Mengutip Historia.id, ada dua nama yang diajukan yakni Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla. Namun, Ical, panggilan Aburizal Bakrie, menolaknya karena merasa Golkar lebih besar dari Demokrat.

Hingga tersisa nama JK. Pada awalnya JK sempat menolak karena menunggu pinangan menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri. Namun ternyata Megawati memilih KH Hasyim Muzadi dan akhirnya JK setuju menjadi cawapres SBY saat itu dan berhasil menang di Pilpres 2004 setelah berlangsung dua putaran.

Adapun calon yang diusung dari Golkar, Wiranto-Gus Sholah gagal maju ke putaran selanjutnya.

Kemudian pada tahun berikutnya, JK berpisah dengan SBY dan memilih maju Pilpres 2009 dengan menggunakan kendaraan partainya, Partai Golkar. Ia maju bersama Wiranto melawan SBY-Boediono. Namun sayang, JK kalah telak dari mantan pasangannya di Pilpres 2004.

Pilpres 2014

Usai kepemimpinan dua periode SBY, JK kemudian kembali ke panggung politik nasional. Tahun 2014 menjadi masa-masa yang paling menentukan, setelah SBY sebagai petahana tidak bisa meneruskan lagi karena aturan undang-undang.

Pada saat 2014, Golkar yang dipimpin Ical menegaskan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Sementara JK memilih berpasangan dengan Joko Widodo atau Jokowi, yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, untuk maju menjadi pasangan capres-cawapres di Pemilu 2014.

Pengusungan Jokowi menjadi Gubernur DKI berpasangan dengan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tidak bisa dilepaskan dari 'campur tangan' JK dan Sofjan Wanandi yang mengajukannya kepada Megawati.

Adapun pengusungan JK menjadi cawapres pada masa pertama Jokowi tidak bisa dilepaskan dari Sofjan Wanandi yang diakui JK sendiri.

"Sofjan tidak hanya mengusulkan, tetapi juga mengajak teman-temannya di Apindo untuk mendukung kami," kata JK.

Bila merujuk pada karier politiknya, JK sebenarnya sudah merintis mulai dari daerah. Pada tahun 1965 hingga 1968, ia pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968.

Kemudian karier politiknya melesat saat terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1982-1987 mewakili Golkar dan pada tahun 1997-1999 mewakili daerah.

Kemudian di tahun 1999, JK didaulat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

Pergantian presiden di tahun 2001 yang mengangkat nama Megawati menjadi Presiden membuat JK menjabat Menko Kesra hingga 2004.