Suara.com - Isu Pemakzulan Jokowi Dinilai Sebagai Gerakan Politik Elektoral, TKN: Dibuat untuk Ganggu Jalan Kemenangan Prabowo
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai gerakan politik elektoral. Tujuannya tidak lain diduga untuk mengganggu kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro, mengatakan pihak-pihak yang memunculkan isu pemakzulan Jokowi tersebut sebenarnya mengetahui bahwa hal tersebut sulit terjadi.
"Jadi sebetulnya tujuan mereka tidak soal pemakzulan karena mereka tahu akan sulit dan tidak mungkin. Tapi mereka nyata-nyata ingin memisahkan Bapak Jokowi dari Pak Prabowo dan apa namanya isu itu betul-betul isu yang dibuat untuk mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo," kata Juri di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).
Atas hal itu, Juri menilai isu terkait pemakzulan tersebut tidak lain daripada gerakan politik elektoral.
"Ini betul-betul gerakan politik elektoral," katanya.
Juri juga menegaskan bahwa isu pemakzulan Jokowi tersebut tidak akan mengganggu kerja-kerja TKN Prabowo-Gibran. Apalagi sampai menggerus suara.
"Tim kami tidak terganggu. Kami tahu itu manuver politik saja di level elite dan bahkan pertemuannya sempat difasilitasi dan diterima oleh salah satu cawapres meskipun atas nama Menko Polhukam. Tapi kita tahu semua sudah membaca ini manuver politik Pemilu," ungkapnya.
Temui Mahfud
Sebelumnya sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100 mengusulkan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Usulan tersebut disampaikan mereka saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Beberapa tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 tersebut di antaranya; Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Letnan Jenderal TNI Marsekal Purn Suharto dan Syukri Fadoli.
Awalnya Mahfud menyebut para tokoh tersebut datang menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.
"Saya sampaikan bahwa Kemenko Polhukam bukan penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang resmi dan independen adalah KPU. Masukan seperti ini penting disampaikan ke KPU dan Bawaslu," tulis Mahfud.
Meski begitu, Mahfud mengatakan bahwa Kemenko Polhukam memiliki Desk Pemilu, yang tugasnya antara lain memantau dan menerima masukan atau laporan terkait pelaksanaan Pemilu.
"Saya persilakan teman-teman untuk meneruskan ke Desk Pemilu yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, bila masih ada masukan untuk perbaikan kualitas Pemilu kita," katanya.
TERPOPULER
