Suara.com - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menghadiri acara Desak Anies Edisi Nakes di Half Patiunus, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Anies mengungkapkan bagaimana kebijakan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan (nakes) serta fasilitas kesehatan harus melihat Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Yang harus dikerjakan adalah menyusun kebijakan terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita bukan negara kontinental (benua, red). Kita negara kepulauan. Tetapi cara kita menyusun kebijakan, asumsinya kontinental, sehingga prioritas untuk fasilitas kesehatan kepulauan hampir selalu tertinggal,” jelas Anies.
Baca Juga:
Kutuk Penurunan Paksa Videotron Aniesbubble Di Bekasi, Timnas AMIN: Kuat Dugaan Dilakukan Penguasa!
Anies Baswedan Kampanye di Cina, Jubir Timnas Duga Ada Intimidasi
Ia pun mencontohkan saat menjadi Gubernur DKI, wilayah Kepulauan Seribu yang menjadi satu bagian dengan Jakarta kerap kali dianggap tertinggal.
“Tidak jauh-jauh di Jakarta, satu-satunya ibu kota di dunia yang punya kepulauan. Namanya Pulau Seribu. Selama bertahun-tahun Kepulauan Seribu itu selalu tertinggal dibandingkan daratan Jakarta. Karena mindset kita adalah mindset daratan,” tutur Anies.
Menurut Anies, ketika mindset-nya diubah, maka programnya pun dibuat sesuai dengan program daerah kepulauan. Kondisi kepulauan menjadi faktor utama dalam menentukan segala upaya menghadirkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
“Sekarang di sana sudah ada kapal rumah sakit. Seperti ambulans, tetapi ambulans yang bisa melakukan tindakan. Bukan hanya mengangkut, tetapi bisa melakukan tindakan di dalamnya," ungkapnya.
"Ini pertama kali ada dalam sejarah republik ini berdiri. Karena selama ini kita tidak memikirkan ini sebagai sebuah kepulauan. Ketika dibuat, diberi nama Abdurahman Saleh. Karena dia salah satu orang Betawi pertama yang jadi dokter di sini,” papar Anies.
Menurut dia, konsekuensi kebijakan kesehatan dengan paradigma Indonesia negara kepulauan adalah program dan anggaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan.
“Kami melihat kita menyusun program itu tidak melihat kondisi di lapangan, baru susun program. Bicara dengan pelaku yang ada di lapangan, terjemahkan itu ke dalam program, anggaran, sehingga eksekusi bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
TERPOPULER
