Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta Bawaslu RI mengusut dugaan upaya memobilisasi pemilih ilegal modus pindah tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (7/2/2024). Di mana sekelompok anak muda yang mengaku mahasiswa awalnya datang membawa surat tugas penelitian.
"Tadi pagi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ada sekelompok pemuda berbadan tegak berambut cepak mengaku mahasiswa sebuah perguruan tinggi tertentu dan mengaku mendapat tugas dari kampusnya untuk melakukan kegiatan penelitian di Dramaga," kata Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu.
Sekelompok pemuda yang mengaku tengah melakukan penelitian tersebut, kata Habiburokhman, lantas meminta izin panitia pemilihan kecamatan atau PPK pindah TPS di Kecamatan Dramaga saat hari pencoblosan 14 Februari 2024 nanti.
"Beruntung PPK Dramaga jeli karena melihat beberapa keanehan dalam surat tugas mahasiswa tersebut. Misalnya tanda tangannya bukan tanda tangan basah tapi scan. Lalu jumlahnya juga cukup banyak, puluhan orang," tuturnya.
TKN Prabowo-Gibran menduga hal tersebut merupakan bagian dari upaya mobilisasi pemilih ilegal. Sehingga dikhawatirkan akan menguntungkan salah satu pasangan capres-cawapres lain.
"Kita khawatirkan ke arah mana suara yang dicoblos oleh para pemilih ilegal. Itu akan ada salah satu kontestan Pemilu yang akan diuntungkan dan yang lain dirugikan," katanya.
"Jadi yang kami lihat modus pemilih ilegal seperti ini adalah salah satu modus yang paling sering digunakan untuk melakukan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif," imbuhnya.
Atas hal itu, Habiburokhman meminta Bawaslu proaktif mengusut adanya dugaan mobilisasi pemilih ilegal.
"Kami tentu tidak dalam posisi untuk menuduh institusi manapun, juga tidak dalam posisi menuduh paslon manapun yang ada di peristiwa ini. Tapi kami meminta kepada Bawaslu untuk mengusut kasus ini. Hal ini penting agar legitimasi Pemilu ini tetap dapat dijaga," pungkasnya.
