Suara.com - Publik mendadak dihebohkan dengan sebuah film dokumenter berjudul Dirty Note yang diunggah di Youtube pada Minggu (11/02/2024) kemarin. Film yang menceritakan soal sudut pandang tiga ahli hukum bidang tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar tersebut pun membahas soal kecurangan hingga penyelewengan jabatan yang kini terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi dari kacamata hukum.
Tak hanya membahas soal kecurangan yang terjadi di pemerintahan saat ini, Zainal Arifin dan dua pakar lainnya juga membongkar semua hal yang berkaitan dengan para paslon capres cawapres yang kini berkompetisi untuk memenangkan pilpres 2024.
Zainal Arifin pun berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman. Ia pun memberikan kritik keras terhadap Presiden Jokowi atas pelanggaran demokrasi yang kini mencoreng nama baik pemerintah, terlebih lagi Zainal dan Presiden Jokowi adalah sesama alumni dari Universitas Gadjahmada (UGM) Yogyakarta.
Ia bahkan pernah mengunggah video dengan judul "Menghentikan Presiden Jokowi" di kanal Youtube miliknya sebagai bentuk protes atas kekacauan demokrasi yang kini terjadi di Bumi Pertiwi.
Sosok Zainal pun dikenal sebagai sosok yang berani dan realistis dalam mengkritisi praktik hukum tata negara di Indonesia.
Lalu, siapa sebenarnya Zainal Arifin Mochtar ini? Simak inilah profil Zainal Arifin Mochtar selengkapnya.
Profil Zainal Arifin Mochtar
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M saat ini dikenal sebagai pengamat hukum tata negara, akademisi, dan juga kritikus hukum bidang korupsi dan oligarki.
Saat ini, Zainal masih aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Zainal juga merupakan Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UGM serta Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) FH UGM yang juga dibentuk oleh Denny Indrayana.
Sejak masih berstatus sebagai mahasiswa S1 di FH UGM, Zainal pun mulai aktif mendalami soal hukum tata negara dan berbagai konflik seperti korupsi, oligarki, hingga pelanggaran hukum lain yang marak terjadi di Indonesia.
Ia pun berhasil lulus dari UGM di tahun 2003. Pasca lulus dari UGM, ia pun melanjutkan pendidikan di program Master of Law, Northwestern University pada tahun 2004 dan lulus di tahun 2006. Ia juga menempuh studi doktoral di Universitas Gadjah Mada mulai tahun 2007 dan lulus di tahun 2012.
Sepak terjang Zainal di bidang hukum pun tak hanya sebagai akademisi. Di tahun 2014, Zainal terpilih sebagai moderator dalam debat Capres dan Cawapres pada pilpres 2014 lalu.
Saat itu, ia sempat menuai kritik dari masyarakat lantaran larangannya kepada penonton langsung untuk bertepuk tangan. Namun, Zainal menyangkal bahwa peraturan tersebut dibuat demi kondusifitas selama jalannya debat.
Zainal juga aktif menyuarakan pendapatnya di media massa. Ia juga menjadi kontributor penulisan di salah satu media online dengan mengangkat tema tatanan dan pelanggaran hukum di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi.
TERPOPULER
