Suara.com - Partai Gerindra menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan siap menjadi partai oposisi di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bila pasangan capres-cawapres nomor 2 itu resmi terpilih.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo tetap akan berupaya merangkul semua partai politik. Termasuk PDIP yang merupakan pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
"Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati. Tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," kata Muzani usai mendampingi Prabowo ziarah ke Makam Habib Ali Kwitang di Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Kekinian, kata Muzani, pihaknya juga telah memulai komunikasi dengan pimpinan partai-partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Selain juga dengan pimpinan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Muzani, Prabowo juga telah merencanakan bertemu dengan tokoh-tokoh pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Namun, Muzani belum menyebutkan nama tokoh-tokoh tersebut.
"Beliau (Prabowo) belum ngomong detail tapi ada rencana itu. Tokoh dari 01 dan 03," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, hingga saat ini, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul di atas 50 persen dari dua kompetitornya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berdasar hasil quick count berbagai lembaga survei.
Merujuk hasil hitung cepat tersebut, keduanya berpeluang besar memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Sementara hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI rencananya baru akan diumumkan pada Maret 2024 nanti.
PDIP Oposisi
Hasto menyatakan partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. Sikap tersebut diambil demi menjalankan tugas checks and balance.
Menurutnya sikap PDIP ini berkaca dari periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 2019-2024. Di mana kekuasaan yang terpusat telah memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
Hasto lantas membandingkannya ketika PDIP berada di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004-2009.
"Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
TERPOPULER
