Pemerintah dan DPR Diminta Akomodasi Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih. (Antara)