Infografis
Suara.com - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rozy Brilian Sodik menanggapi hilangnya data berupa diagram dan angka pada laman publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Dia menilai, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghilangkan informasi perolehan suara secara real count itu menunjukkan carut marut pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kami menyoroti bahwa KPU dalam hal ini gagal memberikan keterbukaan informasi terkait dengan penghitungan Pemilu 2024 kepada publik,” kata Rozy saat dihubungi, Rabu (6/3/2024).
“Nah, kegagalan-kegagalan itu akhirnya kembali ditambah dengan KPU yang menghilangkan atau meng-clearkan seluruh data di dalam website Sirekap,” tambah dia.
Baca Juga:
Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis
Rozy juga mengatakan hal ini menghilangkan transparansi pada penghitungan suara pada Pemilu 2024. Terlebih, saat ini terdapat isu mengenai dugaan penggelembungan suara.
“Jadi, kami melihat bahwa kekisruhan ini semakin meluas, bertambah, dan lagi lagi menandakan bahwa KPU semacam tidak sigap dan gagap dalam penyelenggaraan pemilu ini. Terbukti dari penyelenggaraan Sirekap,” tutur Rozy.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa Sirekap merupkan program yang dibiayai oleh pajak sehingga perlu adanya keterbukaan informasi untuk masyarakat.
Baca Juga: Intip Liburan Mewah Putri Zulhas ke Dubai: Makan Enak di Resor Super Mahal
“Pertanggungjawabannya juga harus jelas, penggunaannya juga harus transparan dan itu juga bisa jadi alat bantu bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu ini setransparan mungkin, seakuntabel mungkin,” ucap Rozy.
Untuk itu, dia menilai KPU justru membuang-buang uang negara perihal pengadaan Sirekap yang pada akhirnya tidak memberikan transparansi mengenai perolehan suara secara real count.
“Sayanganya, lagi lagi carut marut itulah yang terjadi bahwa KPU menghambur-hamburkan uang ini tidak untuk tujuan pemilu dan lagi lagi jika hal ini terus terjadi, ini akan terjadi delegitimasi terhadap proses pemilu dan ini akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Terlebih, kecurangan-kecurangan pemilu juga masih banyak dan penyelenggaranya pun tidak sigap,” tandas Rozy.
Baca Juga:
Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
Sebelumnya, KPU mengakui pihaknya menghentikan tampilan grafik dan angka yang menunjukkan perolehan suara sementara pada real count.
