Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 1971 era Orde Baru dan Pemilu tahun 2009 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hasto menyebut kecurangan Pemilu 2024 terjadi dari hulu ke hilir, mulai dari rekayasa di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pengerahan aparat negara untuk pemenangan salah satu calon.
Hal itu disampaikan Hasto saat diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
"Itu sudah saya sampaikan dalam wawancara kami dengar kecurangan hulu hilir tidak boleh dibiarkan. Kami telah menyatakan Pemilu 2024 ini merupakan perpaduan antara apa yang terjadi pada pemilu 1971 dan pemilu 2009. Perpaduan sempurna," kata Hasto.
"Kalau dulu (Pemilu 1971 dan 2009) menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan sumber daya, yang tidak terbatas. Saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara," kata Hasto dalam diskusi.
Lebih lanjut, Hasto kemudian menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU RI. Dia menyebut Sirekap hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi baik itu melalui quick count.
Namun, pada kenyataannya, Sirekap bisa diintersep dan kemudian rekapitulasi secara berjenjang di KPU yang teryata tidak ada metadatanya.
"Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada," ungkapnya.
"Sehingga, berbagai upaya untuk menggunakan sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja, demi memperpanjang kekuasaan, melalui abuse of power, dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan," sambungnya.
Baca Juga: Hasto PDIP: Harun Masiku Sebenarnya Korban
Politisi asal Yogyakarta ini pun mengaku begitu sedih kehadiran dari seluruh kejahatan demokrasi Orde Baru digunakan pada Pemilu 2024.
Hasto pun mengulas Buku Pemilu 1971 yang membuka mata telinga tentang kesadaran bersama bahwa kejahatan Pemilu, kejahatan demokrasi bukan lagi menyangkut persoalan kekuasaan, tetapi menyangkut persoalan masa depan.
"Bagaimana ketika suatu bangunan negara, supremasi hukum bahkan mereka yang menjadi aparat penegak hukum, itu nyata-nyata terlibat di dalam suatu proses dari hulu ke hilir," ujarnya.
"Berbagai pengakuan sudah menunjukan ketika rekayasa hukum di MK, itu atau suatu intervensi, ada intervensi yang melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan presiden," katanya menambahkan.
