Suara.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pilpres 2024 akan rampung dalam 14 hari. Sebabnya, jika MK tidak menyelesaikan perkara tersebut lebi dari 14 hari, Fajar menyebut akan ada cacat hukum.
“Yakin bisa selesai 14 hari. Kalau nggak yakin, ini kan perintah undang-undang. Kalau lebih kan jadi persoalan, cacat hukum,” kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Baca Juga:
Menerka Nasib Anies Usai Pilpres 2024: Maju Pilgub DKI Atau Jadi Menteri Prabowo?
Minta Gibran Didiskualifikasi, Yusril Sebut Gugatan Kubu Anies dan Ganjar Sulit Dikabulkan
Untuk itu, Fajar menyebut pihaknya telah menyiapkan skenario dengan meregister perkara laporan. Dia mengatakan dua sengekta yang diajukan kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 sudah disiapkan.
“Kami selesaikan perkara, pertama. Kedua, baru MK punya waktu untuk membuat pertimbangan dan putusan berdasarkan sidang yang dilakukan,” ujar Fajar.
“Jadi, kami yakin dengan itu dan sejauh ini MK menangani PHPU, rasanya seluruhnya terpenuhi 14 hari kerja. Bahkan, 2019 kurang dari 14 hari,” tambah dia.
Sekadar informasi, Fajar mengungkapkan per hari ini, pukul 08.50 WIB, ada 277 pengajuan permohonan yang terdiri dari 263 sengketa DPR RI dan DPRD, serta 12 sengketa DPD RI.
Selain itu, ada dua pengajuan permohonan sengketa yang diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
TERPOPULER
