Infografis
"Artinya terjadi kenaikan 66,38 persen dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih di dalam memilih calon terbaiknya, tetapi ada intervensi yang luar biasa," kata BW dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Dalam kesempatan yang sama, BW mengungkapkan dugaan kecurangan terjadi akibat adanya pengerahan aparatur negara, pelumpuhan independensi institusi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan hingga dukungan lembaga kepresidenan.
"Fakta hukum menunjukkan bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dan perilaku patronisasi,” ucapnya.
Sebelumnya, gugatan Anies-Cak Imin teregistrasi di MK dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada Senin (25/3/2024).
Dalam gugatan Anies-Cak imin menjadikan KPU sebagai pihak Termohon. Sementara pihak terkaitnya yakni capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ada sembilan permohonan dari kubu Anies-Cak Imin untuk dikabulkan oleh MK pada gugatan tersebut.
Salah satunya ialah memohon kepada MK untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
"Menyatakan diskualifikasi paslon nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024," demikian bunyi salah satu permohonan yang dikutip Suara.com, Selasa (26/3/2024).
Selain itu, mereka juga meminta MK membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan KPU RI Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2023 bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan paslon peserta dan penetapan nomor urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Beri Lukisan Khusus untuk Prabowo, SBY: Agar Kokoh dan Kuat Seperti Batu...
Anies-Cak Imin juga meminta kepada MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024. Tetapi Prabowo-Gibran tidak diikutsertakan.
