Suara.com - Sebanyak empat menteri Jokowi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka dianggap mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos).
Pembagian bansos tersebut dikaitkan dengan kemenangan Prabowo-Gibran. Adapun pemanggilan keempat menteri itu untuk kepentingan para hakim Mahkamah Konstitusi.
Para menteri dipanggil adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka pun menerima sorotan publik hingga menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Tak luput, profil serta ucapan keempatnya terkait bansos pun ikut menarik perhatian.
1. Muhadjir Effendy
Muhadjir Effendy adalah Menko PMK sejak 2019 lalu dan kini turut menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Ia menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Malang. Selanjutnya, ia mengambil program S1 Pendidikan Sosial di IKIP Malang dan S2 Adminsitrasi Publik (MAP) di UGM.
Sementara jenjang S3, Muhadjir ambil Ilmu Sosial di Unair. Sebelum menjabat Menko PMK, ia lebih dulu menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Ia juga sempat menjadi Mendikbud.
Terkait bansos, Muhadjir pernah membantah pembagiannya pada periode Januari hingga Februari 2024 memakai data Kemenko PMK. Ia menyebut hai itu masih dari Kemensos.
Selain itu, lanjut Muhadjir, pemerintah juga membagikan bansos tersebut melalui Kemensos. Pembagiannya dilakukan langsung oleh Basarnas, namun Mensos Risma jarang terlihat.
Ia pun menjelaskan bahwa Risma saat itu tengah fokus pada program-program Kemensos lain. Khususnya pemberdayaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Lalu, pada 26 Maret 2024, Muhadjir juga tidak setuju dengan usul KPK yang meminta penyaluran bansos dihentikan jelang Pilkada 2024. Sebab, menurutnya, hal itu tercantum di UU.
2. Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Ia adalah lulusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM. Airlangga kemudian melanjutkan studinya ke AMP Wharton School pada Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat.
Airlangga juga menerima gelar MBA dari Universitas Monash, Australia dan Master of Management Technology (MMT) dari Universitas Melbourne. Tak hanya itu, ia turut diberi gelar lainnya.
Ia mendapat gelar Honorary Doctorate in Development Policy dari The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management. Lalu, gelar Doctor Honoris Caussa di bidang Manajemen Olahraga dari Universitas Negeri Semarang.
Sebelum menjadi Menko, Airlangga lebih dulu menggeluti ranah bisnis sebagai komisaris. Karier politiknya sendiri turut diisi dengan posisi anggota DPR hingga Menteri Perindustrian.
Airlangga pada November 2023, menyebut Jokowi akan melanjutkan pembagian cadangan beras pemerintah hingga Juni 2024. Bantuan ini diberikan sebanyak 10 kg per bulan per KPM.
Bansos beras itu disebutnya bakal menyasar 22 juta KPM. Jokowi, kata Airlangga, juga akan memberikan bansos stunting untuk sekitar 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS).
Dana untuk bantuan stunting itu diketahui mencapai Rp446,242 miliar per kuartal. Lalu, ada pula BLT pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan dari Januari-Maret dan diberi saat Ramadan.
3. Sri Mulyani
Sri Mulyani sudah menjadi Menteri Keuangan sejak tahun 2005 atau di era Presiden SBY. Lalu, pada zaman Presiden Jokowi, ia kembali dipercaya untuk mengisi jabatan tersebut bahkan hingga dua periode.
Ia merupakan lulusan S1 dari Universitas Indonesia (UI). Sementara studi S2 dan S3-nya di University Illinois, Amerika Serikat.
Pada akhir Januari lalu, Sri Mulyani menjelaskan pada 2024 ini pemerintah mengeluarkan anggaran bansos sebesar Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun ketimbang 2023.
Ia menyebut bansos dikeluarkan karena APBN dipakai pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi rakyat. Baik dari risiko perlambatan ekonomi domestik dan global.
Menurutnya, bansos itu tak diputuskan pemerintah sendiri, melainkan sudah atas persetujuan DPR. Lalu, ia sempat memblokir anggaran kementerian/lembaga hingga Rp50,14 triliun.
Blokir anggaran itu diketahui menurut surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024.
Sri Mulyani menegaskan bahwa blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir ini juga terkait kondisi geopolitik global.
Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatur soal anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment. Kegiatan ini mencakup belanja bantuan sosial yang meliputi beberapa program.
Mulai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako. Lalu, ada belanja terkait tahapan pemilu, IKN, serta pembayaran kontrak tahun jamak.
Selain itu, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP), daerah otonomi baru/kementerian/lembaga baru, serta untuk menunjang produksi beras dan jagung.
Tak cukup sampai disitu, Sri Mulyani juga sempat mengungkap alasan dana program perlinsos mencapai Rp479 triliun pada tahun ini, namun dana yang dikelola Kemensos hanya Rp78 triliun.
Ia menyebut ratusan triliun anggaran itu dibagi dalam berbagai kategori, seperti pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Perlinsos yang dikelola Kemensos tersebut menurutnya benar Rp78 Triliun.
Ia juga menjelaskan anggaran terbesar yang dipakai dari Rp479 triliun lebih banyak diberikan untuk warga dalam bentuk subsid. Mulai dari listrik, gas, dan BBM yang mencapai Rp 300 miliar.
4. Tri Rismaharini
Menteri Sosial Tri Rismaharini adalah lulusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana.
Tepatnya mengambil jurusan Manajemen Pembangunan Kota di kampus yang sama. Kemudian, dari sana, Risma juga menerima gelar kehormatan, Doktor Honoris Causa.
Risma sudah lama ada di bangku pemerintahan, termasuk menjadi Wali Kota Surabaya. Adapun saat ini, ia aktif menjabat Mensos serta Ketua DPP PDIP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam rapat Komisi VIII DPR pada 19 Maret 2024, Risma mengaku tak tahu soal bansos jelang Pilpres 2024. Ia menyebut anggaran bansos besar, namun Kemensos tidak memegangnya.
Ia menjelaskan pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Adapun untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per tanggal 26 Januari.
Oleh karenanya, menurut Risma wajar jika bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, kali ini bertepatan dengan tahun politik. Kemensos sendiri, lanjutnya, diberikan amanat lain.
Mereka diberi tugas untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial. Selain itu, Risma juga menegaskan dirinya dan Kemensos tidak ikut campur atau tak tahu menahu soal bansos di luar ini.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
TERPOPULER
