Disebut Hasto PDIP Mau Rebut Kursi Megawati, Jokowi: Jangan Seperti Itu

Rabu, 03 April 2024 | 09:36 WIB
Disebut Hasto PDIP Mau Rebut Kursi Megawati, Jokowi: Jangan Seperti Itu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024). (Suara.com/Novian)
Ryaas Rasyid Turun Gunung! Pakar Otonomi Ini Sebut Jokowi Tidak Tahu Malu dan Nekat [Tangkap layar akun Youtube]
Ryaas Rasyid Turun Gunung! Pakar Otonomi Ini Sebut Jokowi Tidak Tahu Malu dan Nekat [Tangkap layar akun Youtube]

Ryaas kemudian, disebut Hasto, ditugasi oleh seorang menteri itu untuk membujuk Megawati agar mau memberikan singgasananya kepada Jokowi.

Hasto menceritakan hal itu saat menyinggung Jokowi sedang mencari kendaraan politik usai tak lagi menjabat.

"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," kata Hasto.

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," sambungnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). (Suara.com/Bagaskara)
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). (Suara.com/Bagaskara)

Menurut Hasto, bujukan itu dilakukan agar Jokowi mendapatkan kendaraan politik untuk puluhan tahun ke depan.

"Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," tuturnya.

Hasto kemudian menyampaikan kalau Jokowi juga akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini.

"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDIP," katanya.

Menurutnya hal tersebut harus diperhatikan hingga diwaspadai lantaran terjadi akibat saripati kecurangan dalam sejumlah pemilu.

Baca Juga: Bertemu di Istana, Relawan Sebut Jokowi Tak Mau Campuri soal Menteri di Kabinet Prabowo

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71, yang menurut saya 71 saja nggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkasnya.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI