Suara.com - Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung berjanji bakal menyelesaikan permasalahan warga yang terjadi di Kampung Bayam, Jakarta Utara apabila dia terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
Permasalahan yang terjadi di Kampung Bayam, terkait warga yang tak kunjung dapat menempati hunian rumah susun yang sebelumnya dijanjikan sebagai disoensasi terhadap penggusuran pemukiman mereka akibat pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS).
“Jadi di era terakhir Mas Anies, tepatnya 22 Oktober dia sudah menyerahkan sebagian kesepakatan antara Kampung Bayam dengan apartemen yang ada, yang pada waktu itu dilakukan oleh Jakpro,” kata Pram, di Semanggi, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Namun hingga kini, lanjut Pram, warga tak kunjung bisa menempati rusun yang dijanjikan. Sebab itu, pihaknya bakal mempelajari secara detail sumber permasalahan yang terjadi antara pihak Jakpro selaku pengelola dan warga.
“Jadi saya akan mempelajari secara detail karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah jadi kesepakatan kok belum diberikan, kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes ada konflik sehingga hari ini belum terselesaikan,” jelas Pram.
“Maka kami kalau (terpilih) akan menyelesaikan persoalan itu, yang harus diutamakan karena rumah susun itu dibangun memang untuk kompensasi, sehingga prioritasnya hanya untuk itu, ga boleh ada yang lain,” tambahnya.
Jika menelisik sejarahnya, warga Kampung Bayam sendiri telah hadir sejak zaman Megawati Soekarnoputri.
“Ketika krisis diberikan ruang masyarakat untuk mengelola Kampung Bayam sehingga dengan demikian inilah yang akan kami pelajari dan tentunya keputusan harus adil bagi siapapun terutama bagi orang yang memerlukan, tetapi bagi pemda juga hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan,” bebernya.
Selama ini, warga Kampung Bayam sendiri mengeluhkan soal harga Rusun Kampung Bayam yang dikelola Jakpro begitu tinggi. Sehingga membuat para warga yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan mengeluhkan soal biaya sewa.
Warga meminta harga sewa Rusun Kampung Bayam disamakan dengan Rusun Kampung Akuarium yang dinilai lebih terjangkau.
“Memang harus ada ruang untuk duduk kembali bersepakat bermusyawarah itu bagian yang memang harus selalu dibuka gak bisa kemudian ditutup kemudian ada konflik yang ada di masyarakat,” tandasnya.
TERPOPULER
