Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus menilai jika Pemilu di Indonesia kini sudah cacat. Hal itu sudah terjadi karena adanya budaya politik buruk yang disebutnya sebagai Jokowisme.
Ia awalnya menyinggung adanya daerah-daerah dengan potensi dicurangi oleh aparat di Pilkada 2024. Menurutnya, dalam Pemilu kini tak ada lagi istilah menang-kalah tapi dimenangkan dan dikalahkan.
Hal itu terjadi, kata dia, lantaran adanya sejumlah pihak yang seharusnya tak terlibat justru cawe-cawe dalam Pemilu dan sudah terjadi sejak Pemilu 2024 kemarin.
"Jadi secara moral dan secara substantif, pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM di sifatnya, ya, terstruktur, sistematis dan masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Ia mengatakan Pemilu yang cacat dan demokrasi yang rusak semua ditenggarai oleh orang yang bernama Jokowi.
"Karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," katanya.
"Apakah target, sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak, tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai," sambungnya.
Menurutnya, Jokowisme mengggunakan insitusi kepolisian yang disebut sebagai 'Partai Cokelat sebagai instrumen politiknya.
"Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu, yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kami mengenal 'Partai Cokelat," katanya.
"Partai Cokelat' sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia, sudah dibicarakan oleh media masyarakat," sambungnya.
