REGIONAL:
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkapkan pendapatnya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe terkait Pilpres 2024 demi bangsa dan negara dalam arti yang positif.
Hal ini ditanggapi Denny Indrayana melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Denny Indrayana mengatakan bahwa ada yang membahayakan dari cawe-cawe Jokowi.
Denny Indrayana menegaskan bahwa hal itu berkaitan cawe-cawe Jokowi memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan.
"Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya," ungkap Denny Indrayana dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @dennyindrayana, Senin (5/6).
Lanjut, ia pun mengatakan bahwa hal itu juga bisa mendorong negeri ini ke kehancuran.
"Dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran," imbuhnya.
Sebelum itu, Denny Indrayana juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang tidak akan netral dalam Pilpres 2024 justru akan bahaya bagi keadilan.
"Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024," ungkapnya.
Lanjut, Denny Indrayana juga mengatakan bahwa informasi terakhir yang didapatkannya, Partai NasDem kembali diserang.
"Informasi terakhir, Partai NasDem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader NasDem lainnya di kabinet," tegas Denny Indrayana.
Adapun ia mengatakan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan dijeratkan dugaan pidana narkoba dan menteri dari NasDem lainnya akan dijerat dengan dugaan kasus korupsi.
"Menteri SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba dan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Denny Indrayana juga mengatakan bahwa hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus.
"Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa," paparnya.
Sementara itu, Jokowi menyampaikan pernyataannya terkait akan cawe-cawe itu pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait Pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju.
Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," kata Jokowi.
"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," imbuh Jokowi.
TERPOPULER