Ancaman cuaca ekstrem di depan mata. Fenonema alam seperti kemarau berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Sebagai respons atas hal itu, pemerintah harus menyediakan kebijakan untuk mengoptimalkan semua potensi sebagai upaya antisipatif dan adaptif yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kita harus mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk bisa menjawab berbagai ancaman terkait dampak perubahan iklim dan kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda Indonesia,” kata politikus Partai NasDem Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring, dikutip Liberte Suara, Selasa (1/8/2023).
Menurut Lestari, catatan World Meteorological Organization (WMO) pada Mei 2023 menyebutkan, suhu global cenderung meningkat dan mencapai rekor baru dalam lima tahun mendatang. Hal itu dipicu oleh gas rumah kaca yang memerangkap panas dan secara alami menyebabkan terjadinya peristiwa El Nino
Rerie sapaan akrab Lestari, berpendapat dalam setiap fenomena cuaca, seperti dampak El Nino, kerap kali sulit untuk dihindari dampaknya. Informasi terkait cuaca sangat dibutuhkan.
Diakui Rerie, saat ini informasi BMKG cukup akurat sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam menyikapi dampak sejumlah fenomena cuaca yang terjadi.
Berdasarkan data tersebut, menurut Wakil Ketua MPR RI itu, bagaimana kita bersikap dan penerapan strategi yang tepat, sangat menentukan dalam menekan dampak dari perubahan iklim dan El Nino yang terjadi.
Berbagai upaya dalam menyikapi dampak perubahan iklim itu, menurut Rerie, juga harus ditempatkan sebagai bagian pemenuhan SDGs No 13, yaitu penanganan perubahan iklim dengan mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, mengungkapkan ada empat hal yang harus diantisipasi dalam kaitan ketersediaan pangan, yaitu kondisi geopolitik, perubahan iklim, perubahan kebiasaan konsumen pangan, dan peningkatan penyebaran penyakit hewan ternak.
Melihat perkiraan ancaman El Nino itu, Rachmi berpendapat, langkah antisipasi harus segera diambil agar tidak terjadi gangguan ketersediaan pangan.
Badan Pangan Nasional, ujar dia, bertugas memperkuat cadangan pangan di tingkat pusat dan daerah. Jangan sampai terjadi kerawanan pangan.
Status ketahanan pangan di Indonesia, ujar Rachmi, berada pada posisi 63 dari 113 negara. Sejumlah upaya yang dilakukan Badan Pangan Nasional dalam mengupayakan ketahanan pangan, tambah dia, antara lain menggelar bazar pangan murah dan penguatan cadangan pangan, agar harga pangan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Rachmi, pada 2022 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) Indonesia, yaitu proporsi dari suatu populasi tertentu dengan konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, tercatat 10,21%.
Padahal, ujarnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2023 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ditargetkan hanya 5%.
Rachmi mengungkapkan dengan kondisi tersebut, setiap ada peringatan dari BMKG pihaknya juga ikut mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan pangan.
