Infografis
Suara.com - Untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat, pemerintah memperkenalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai solusi. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak melalui skema tabungan yang dikelola secara nasional. Apakah Tapera wajib?
Pemerintah berencana untuk memungut iuran wajib dari pekerja untuk mendukung program Tapera, di mana iuran ini akan dipotong langsung dari gaji pekerja di seluruh Indonesia. Ketentuan mengenai iuran Tapera ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat serta diperkuat dengan PP Nomor 21 Tahun 2024.
Dalam peraturan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), disebutkan bahwa peserta Tapera, yang terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri, akan dikenakan iuran sebesar 3 persen dari gaji atau upah yang mereka terima.
Apakah Tapera wajib? Untuk informasi lebih lengkapnya, yuk simak ulasan berikut ini!
Apa Itu Tapera?
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyediakan solusi pembiayaan perumahan bagi pekerja. Program ini bertujuan memudahkan dan menjadikan akses ke perumahan lebih terjangkau.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera pada 20 Mei 2020. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Diketahui, peraturan ini merinci mekanisme penyelenggaraan dan pembiayaan Tapera.
Lalu empat tahun kemudian, tepatnya pada 20 Mei 2024, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 sebagai revisi atas PP Nomor 25 Tahun 2020, dengan tujuan menyempurnakan aturan yang ada. Salah satu perubahan signifikan adalah penyesuaian perhitungan besaran simpanan Tapera untuk pekerja mandiri atau freelancer. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa semua pekerja, baik yang bekerja di perusahaan maupun secara mandiri, bisa ikut serta dalam program ini secara adil.
Sejak tahun 2016 lalu, sebetulnya pemerintah sudah merencanakan Tapera melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam undang-undang ini, Tapera didefinisikan sebagai penyimpanan dana oleh peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu.
Dana yang disimpan hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan bersama hasil pengembangannya setelah masa kepesertaan berakhir. Hal ini memastikan bahwa tujuan utama Tapera adalah membantu peserta memiliki tempat tinggal yang layak.
Secara umum, Tapera ini dapat digambarkan sebagai iuran yang dibayarkan oleh peserta untuk membiayai kebutuhan perumahan. Melalui program Tapera, pemerintah berharap bisa memberikan solusi jangka panjang untuk masalah perumahan di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para pekerja.
