Asal Usul Gelar Haji di Indonesia: Dijadikan Modal Politik Raffi Ahmad, Padahal Dulunya Akal-akalan Penjajah

Suara.com - Gelar Haji Raffi Ahmad kini jadi perbincangan karena dipakai dalam rencana politiknya. Lantas seperti apa asal-usul gelar haji di Indonesia?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 semakin dekat. Sejumlah bakal calon mulai bermunculan, termasuk dari kalangan selebriti. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah sosok artis dan presenter Raffi Ahmad. Pada Mei 2024 lalu, nama suami Nagita Slavina ini masuk dalam bursa bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Namun, belum lama ini, foto Raffi terpampang dalam salah satu poster. Ia diduga akan mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat.

Poster tersebut bahkan diunggah oleh akun Instagram pribadi Raffi Ahmad @raffinagita1717. Dalam unggahan itu, Raffi didampingi adik iparnya, Jeje Govinda yang diduga sebagai bakal calon Wakil Bupati Bandung Barat.

"Sampurasun Jawa Barat, Gaskeun Bandung Barat," bunyi caption yang disertakan Raffi Ahmad, dilansir dari akun @raffinagita1717 pada Senin (24/6/2024).

Penggunaan gelar ‘Haji’ yang ada di depan nama Raffi Ahmad menjadi sorotan. Warganet menilai, penggunaan gelar tersebut hanya akal-akalan untuk mendapatkan simpati masyarakat jelang Pilkada Serentak 2024.

"Aa nggak usah dikasih haji, baru naik haji nggak ada istilah gelar Pak Haji & Bu Haji," tulis salah satu warganet.

"Pakai gelar haji buat masuk politik dong," sambung warganet lainnya.

Menilik hal tersebut, menarik kiranya menelusuri asal-usul pemakaian gelar haji di Indonesia. Lantas bagaimana sejarahnya? Berikut ulasannya.

Asal-usul gelar Haji di Indonesia

Menurut buku ‘Haji: Ibadah yang mengubah Sejarah Nusantara’ karya Kyota Hamzah, gelar haji di Indonesia merupakan tradisi yang pertama kali diterapkan pada 1916.

Mundur jauh ke belakang, tepatnya pada 1859, pemberian gelar haji di Indonesia diinisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda.

Hal ini lantaran orang-orang yang mampu pergi haji dianggap lebih tinggi derajatnya, seperti ulama dan pejabat.

Menurut Belanda, ketika itu kalangan ulama dan pejabat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh sehingga mudah didengar oleh masyarakat.

Inilah yang menjadi kekhawatiran Belanda. Mereka menganggap pengaruh yang dimiliki para haji dapat memicu pemberontakan terhadap pemerintah kolonial.