Rekam Jejak Meutya Hafid: Vokal Kritik Keamanan Siber Kini Dilirik Jadi Calon Menkominfo

Suara.com - Meutya Hafid menjadi salah satu dari 49 tokoh yang dipanggil menghadap Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. Politisi Golkar tersebut memenuhi undangan Prabowo di kediamannya yang berlokasi di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Usai memenuhi panggilan itu, muncul dugaan kuat bahwa Meutya Hafid masuk daftar calon menteri Kabinet Prabowo. Ia digadang-gadang mendapatkan jatah sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Meutya Hafid sendiri pernah mengkritik keras Kominfo dan BSSN yang tidak memiliki backup data usai server Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware.

Tak cukup di situ, Meutya Hafid juga punya rekam jejak yang mentereng di dunia media.

Rekam Jejak Meutya Hafid: Awali karier sebagai seorang jurnalis

Sebelum terjun ke dunia politik, perempuan bernama lengkap Meutya Viada Hafid ini merupakan seorang jurnalis.

Sosok tamatan University of New South Wales (UNSW), Australia ini dahulu adalah pembawa berita di berbagai kanal pemberitaan besar di Tanah Air.

Meutya bahkan sempat menarik atensi publik kala dirinya meliput tsunami Aceh hingga Perang Irak.

Kala meliput Perang Irak, Meutya bahkan sempat disandera oleh sekelompok militan bersenjata bersama sang kameraman, Budiyanto.

Kisah menegangkan Meutya Hafid juga dimuat dalam buku autobiografi karyanya sendiri yang bertajuk 168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak.

Buku tersebut sempat mendapat apresiasi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI.

Tak sampai di situ, Meutya Hafid juga menyabet penghargaan internasional yakni  Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O'Neill dari pemerintah Australia.

Moncer di Politik

Meutya Hafid akhirnya terjun ke dunia politik dan bergabung ke dalam Partai Golkar. Kariernya sebagai politisi terbilang moncer lantaran ia memegang posisi penting baik di dalam maupun luar partai.

Istri Noer Fajrieansyah ini sempat diberikan amanat untuk menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum, HAM, Kebijakan Publik dan Kerjasama Publik Kesatuan Perempuan Partai Golkar.