Ancaman di Depan Mata, Siapkah Kurikulum Pendidikan Indonesia Bantu Anak Hadapi Krisis Iklim?

Suara.com - Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjadikan pendidikan perubahan iklim sebagai prioritas nasional.

Sebuah studi berjudul Climate Change Education in Indonesia’s Formal Education: A Policy Analysis oleh Kelvin Tang, kandidat PhD dari University of Tokyo, menemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pendidikan dan kebijakan iklim.

Hal ini menyebabkan pendidikan perubahan iklim belum terintegrasi secara utuh dalam sistem pendidikan formal.

Namun, kondisi ini mulai berubah. Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan mulai mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum nasional sejak 2024.

Upaya ini bertujuan menyiapkan generasi muda yang tidak hanya sadar lingkungan, tetapi juga mampu menghadapi dampak krisis iklim dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Franky Zamzani, menjelaskan bahwa tantangan krisis iklim sangat nyata, terutama bagi anak-anak.

Merujuk pada laporan UNICEF tahun 2021, lebih dari 1 miliar anak di dunia hidup di wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Perubahan besar harus dimulai dari pendidikan. Dari rumah dan sekolah, dengan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti mengurangi plastik sekali pakai hingga menggunakan transportasi umum,” ujarnya seperti dikutip dari ANTARA.

Kementerian Pendidikan, lewat Kemendikdasmen, merespons tantangan ini dengan prinsip RAMAH—Relevan, Afektif, Merujuk Pengetahuan, Aksi Nyata, dan Holistik. Kurikulum didesain agar siswa tak hanya memahami isu lingkungan secara teori, tetapi juga tergerak melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Tim Kerja Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen, Nur Rofika Ayu Shinta, menjelaskan bahwa kerja sama dengan UNESCO juga menjadi bagian penting dari inisiatif ini. Fokusnya tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada peningkatan kapasitas guru dan sekolah.