REGIONAL:
Suara.com - Gaji Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ikut disorot di tengah pernyataan terbarunya. Ini setelah Sri Mulyani membahas gaji guru dan dosen dalam sebuah forum diskusi ilmiah Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pidatonya yang mengungkap gaji guru dan dosen menuai polemik. Apalagi, ia juga mengungkap kesejahteraan guru dan dosen tidak bisa mengandalkan hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan perlu partisipasi masyarakat.
Pernyataan itu langsung menuai kritik dari kalangan akademisi dan juga pemerhati bidang pendidikan. Salah satunya Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyansyah.
Menurutnya, ucapan Sri Mulyani menunjukkan sikap pemerintah yang tidak serius mengurus kesejahteraan tenaga pendidik. Membandingkan gaji guru dengan pejabat atau menteri terasa sangat timpang.
Gagasan Sri Mulyani soal melibatkan masyarakat dalam membiayai gaji guru terkesan tidak profesional dalam memanajamene APBN.
Bagaimanapun masyarakat sudah berkontribusi lewat pajak, tidak seharusnya mereka diminta terlibat lebih banyak untuk menangani gaji guru.
Pemerintahlah yang berkewajiban penuh mengelola APBN untuk menyejahterakan tenaga pendidik sesuai dengan tujuan Undang-undang, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sementara itu, pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menduga Sri Mulyani berbicara dalam kondisi tertekan.
Pernyataan Sri Mulyani kontraproduktif dan semakin memperlihatkan lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menyejahterakan guru dan dosen.
Mengutip data Kementerian Keuangan, pada APBN 2025, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.
Dana tersebut terbagi dalam belanja pusat, transfer ke daerah, hingga program bantuan seperti BOS, PIP, KIP Kuliah, hingga tunjangan profesi guru.
Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Masih banyak guru menerima gaji di bawah UMR (Upah Minimum Regional).
Data dari Jobstreet per Agustus 2025 mengungkap rata-rata gaji guru sekitar Rp3,8 juta hingga Rp5,5 juta per bulan di Indonesia. Nilai tersebut merupakan yang terendah di Asia Tenggara.
Kita belum bicara gaji guru honorer. Beredar di berbagai media sosial, guru honorer mengeluh karena menerima gaji hanya ratusan ribu saja yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Terlepas dari itu, mari mengintip gaji dan tunjangan kinerja Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Gaji dan Tukin Sri Mulyani
Situasi di atas memicu publik untuk ramai-ramai menyorot gaji dan tukin Sri Mulyani beserta gaji PNS lain. Ini tak terhindarkan karena ketimpangan yang jelas nyata adanya.
Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000 dan Keppres 68/2001, seorang menteri seperti Sri Mulyani memperoleh gaji pokok Rp5.040.000 per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp13.608.000.
Jumlah itu belum termasuk dana operasional yang nilainya bisa jauh lebih besar. Belum lagi mendapatkan fasilitas rumah dan mobil dinas. Dengan demikian, total pendapatan Sri Mulyani, jauh lebih tinggi dibandingkan gaji guru dan dosen.
Tak hanya pejabat, PNS di Kementerian Keuangan juga menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin) yang relatif besar.
Berdasarkan Permenkeu Nomor 39 Tahun 2023 dan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji PNS di lingkungan Kemenkeu tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Golongan I: Rp1,68 juta – Rp2,90 juta
Golongan II: Rp2,18 juta – Rp4,12 juta
Golongan III: Rp2,78 juta – Rp5,18 juta
Golongan IV: Rp3,28 juta – Rp6,37 juta
Sementara itu, nilai tunjangan kinerjanya mulai dari Rp5,36 juta hingga Rp117,37 juta per bulan, tergantung jabatan dan golongan.
Nilai tersebut di atas sangat kontras dengan kondisi guru, dosen, dan guru honorer.
Masyarakat, terutama kalangan pendidik hanya menginginkan kebijakan yang tidak membebani rakyat, tetapi kelihatannya pemerintah tidak serius untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah lupa pada tujuan Proklamasi Kemerdekaan.
Demikian itu informasi gaji Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Semoga bermanfaat.
Kontributor : Mutaya Saroh
TERPOPULER
