Siapa Kisman Latumakulita? Tuduh Raffi Ahmad Gelapkan Pajak Ratusan Miliar

Suara.com - Beberapa hari terakhir linimasa Instagram dan X (Twitter) ramai membicarakan unggahan seorang bernama Kisman Latumakulita.

Dalam unggahan itu, Kisman Latumakulita menyoroti laporan harta dan dugaan ketidaksesuaian pajak seorang selebritas terkenal, Raffi Ahmad.

Kisman menilai jumlah pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan total aset yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Aset kekayaan dia (Raffi Ahmad) itu Rp1 triliun lebih, tapi dugaan dia bayar pajak, itu cuma Rp1 miliar," kata Kisman Latumakulita dalam video yang diunggah ke Instagram pribadinya, dilansir pada Kamis (11/9/2025).

"Harusnya dengan aset LHKPN itu Rp1 triliun lebih, dia bayar pajak itu progresif. Sepertiga itu untuk bayar pajak. Jadi mesti dia bayar pajak sekitar Rp340 miliar," imbuhnya.

Meski topik ini menarik perhatian publik, penting diingat bahwa tuduhan penggelapan pajak belum terbukti dan belum ada konfirmasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana isu keuangan figur publik dapat dengan cepat menjadi viral sebelum fakta lengkap terungkap.

Banyak yang penasaran, kira-kira siapa Kisman Latumakulita?

Sosok Kisman Latumakulita

Kisman Latumakulita dikenal sebagai wartawan senior yang aktif menulis dan mengomentari isu-isu publik dan politik nasional.

Ia tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan media tempatnya bernaung saat ini adalah Harian Neraca (cetak).

Dari sisi pendidikan, terungkap bahwa ia pernah menempuh pendidikan di sekolah menengah, antara lain Madrasah Aliyah Negeri 2 Ambon.

Namun data tentang pendidikan tingginya belum jelas atau belum banyak dipublikasikan.

Kiprah dalam Partai Politik dan Aktivisme Internal NasDem

Kisman pernah menjadi kader Partai NasDem dan menjalin aktivitas politik bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai pihak yang ikut mempermasalahkan struktur internal partai tersebut.

Pada tahun 2018, ia menggugat Surya Paloh sebagai Ketua Umum NasDem ke Mahkamah Partai karena menurutnya masa jabatan Surya Paloh telah berakhir sejak 6 Maret 2018.

Alasan utama gugatannya mencakup aspek legalitas dan legitimasi kepemimpinan. Dalam proses Mahkamah Partai, Kisman sempat dilarang didampingi pengacara, yang menurutnya adalah sebuah cacat prosedural dan simpang siur terhadap asas keadilan internal partai.

Sosok yang Kompleks dan Relevan

Kisman menunjukkan kecenderungan sebagai pengkritik vokal terhadap kebijakan publik yang menurutnya kontroversial atau merugikan publik.

Contohnya, ia menuntut KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi terkait aliran dana Kementerian Pertanian ke proyek Green House di Pulau Kalige, Kepulauan Seribu yang diduga terkait Surya Paloh.

Ia juga mengangkat kasus "megaskandal kondensat", skandal yang melibatkan pemerintah serta lembaga penegak hukum, dengan mendesak agar kasus tersebut diusut secara pidana, bukan hanya perdata.

Belakangan, Kisman turut mencuat setelah menyebut bahwa selebritas Raffi Ahmad dituduh menggelapkan pajak, karena jumlah aset vs pajak yang dibayar disebut tak sebanding. Ia meminta klarifikasi dari otoritas pajak atas tuduhan tersebut.

Kisman Latumakulita bukan sekadar wartawan biasa, tapi ia adalah figur yang berada di persimpangan dialog antara media, kritik politik, dan aspirasi publik.

Latar belakang jurnalistik membuatnya familiar dengan prinsip kebebasan pers, integritas informasi, serta fungsi watchdog demokrasi.

Dalam setiap pernyataannya baik soal gugatannya terhadap Surya Paloh, permintaan penyidikan kasus-kasus korupsi, kritik terhadap kebijakan izin tambang atau revisi UU TNI, ia selalu mencoba menekan agar ada transparansi, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas.

Bagi masyarakat yang ingin memahami dinamika kekuasaan di Indonesia termasuk bagaimana kritik dan kontrol sosial dipertaruhkan, memahami sosok seperti Kisman penting.

Ia menjadi contoh bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari warga yang ingin melihat negara berjalan sesuai prinsip keadilan. Bagaimana menurut pendapat Anda?

Kontributor : Rishna Maulina Pratama