Bahaya Mengintai di Sungai Balantieng dari Banjir hingga Tambang, Apa Dampaknya?

Suara.com - Sungai Balantieng, yang awam dikenal sebagai daerah aliran sungai (DAS) Ujung Loe di Sulawesi Selatan, sakit parah. Kesehatan sungai penting ini tak pelak menjadi perhatian serius. Pasalnya, kerusakan sungai tersebut sudah mengancam lingkungan, ekonomi petani, dan bahkan kesehatan masyarakat.

Penyebab kerusakan ini adalah kegiatan manusia. Mirip dengan banyak sungai di Indonesia, kualitas Balantieng melorot gegara gara limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Dampak buruk di Balantieng pun sudah sangat nyata: ekosistem rusak, air bersih berkurang, kekeringan, longsor, dan penumpukan sampah yang memicu banjir besar di daerah hulu.

Nah, bahaya ini ternyata bukan perkiraan belaka. Studi pada 2016 memperingatkan Balantieng ringkih terhadap banjir bandang jika terjadi perubahan tata guna lahan. Ramalan buruk ini terbukti pada 2006 dan 2013. Saat itu, banjir besar menghantam. Warga Desa Anrang dan Bajiminasa kehilangan sawah karena erosi dan perubahan jalur sungai, bahkan bebatuan besar ikut terseret.

Lebih parah lagi, setelah banjir, penambangan pasir malah justru marak di hilir. Aktivitas ini merugikan petani. Sawah makin sempit karena erosi, dasar sungai semakin dalam sehingga petani harus mengeluarkan biaya besar untuk irigasi, dan air yang mengalir ke hilir berkurang. Kondisi ini tak pelak mengancam kelangsungan pertanian.

Polemik ini mendorong Balang Institute, didukung Program Global Environment Facillity Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia Fase 7, menggelar diskusi menyusun rencana penyelamatan sungai atau Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Balantieng. Acara ini digelar di Hotel Agri, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis (11/12/2025).

Masalah di Balantieng dibagi berdasarkan tiga wilayah: Hulu, Tengah, dan Hilir. Di wilayah hulu, tantangan utama mencakup pengalihan fungsi lahan, dari hutan menjadi kebun atau pertanian. Aksi ini marak, terutama di perbatasan Bulukumba dan Sinjai. Masalah ini diperparah dengan penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. Alhasil, air sungai tercemar. Sayang, wewenang menindak lahan yang sudah terbuka sangat terbatas.

Sementara itu, wilayah tengah menjadi zona terdampak sekaligus penyumbang masalah. Wilayah ini menghadapi limbah rumah tangga dan industri, maraknya tambang batu dan pasir ilegal, serta perebutan air irigasi yang ketat. Buntutnya, petani di hilir kekurangan air, menambah penderitaan ekonomi mereka.

Terakhir, di wilayah hilir Sungai Balantieng. Fokus masalah wilayah ini adalah pengendapan lumpur atau sedimentasi, abrasi alias pengikisan tepi sungai, dan banjir musiman. Hal ini juga ditambah dengan kelembagaan kelompok nelayan yang masih lemah.

Dalam diskusi yang melibatkan multipihak tersebut, Direktur Eksekutif Balang Institute, Junaedi Hambali, tegas menyebutkan akar dari persoalan ini yakni ulah manusia itu sendiri. Menurut Junaedi, pihaknya kerap kali melihat aktivitas antropogenik ini yang memicu beragam masalah di Sungai Balantieng.

“Kami melihat banyak aktivitas antropogenik yang menyebabkan berbagai permasalahan di Sungai Balantieng termasuk persoalan tambang, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan masifnya sampah, salah satu solusinya adalah menyusun rencana pengelolaan DAS-nya,” ujar Junaedi Hambali.

Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba, Emil Yusri, juga memberikan peringatan keras. Dia menyebutkan bahwa DAS di wilayah Kecamatan Ujung Loe ini tergolong sangat parah.

"DAS Balantieng terutama yang di Ujung Loe ini parah sekali. Kalau kita tidak meletakkan ini (RPDAS) sebagai pondasi dasar dalam membenahi DAS, tujuan kita tidak akan tercapai. Saya sudah membuka indeks kualitas lingkungan untuk paham, kita sudah terkategori sedang," tutur Emil Yusri.

Jelas, tanpa rencana terpadu, masa depan Sungai Balantieng dan masyarakat di sekitarnya berada dalam ancaman serius. RPDAS ini adalah satu-satunya dokumen perencanaan yang secara konseptual menyusun langkah lintas sektor yang mengikat.

Tujuan dari RPDAS ini yakni mendorong seluruh pemangku kepentingan, dari organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, hingga pegiat lingkungan, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan hulu hingga hilir.

"Kami berharap melalui diskusi perancangan RPDAS ini dapat mendorong aksi pelestarian dan penjagaan sungai Balantieng ke masyarakat untuk diimplementasikan. Sehingga, inisiatif-inisiatif yang tumbuh di DAS Balantieng ini dapat dilanjutkan dengan cara yang lebih masif, lebih terstruktur, karena ditopang oleh satu dokumen perencanaan yang komprehensif," ujar Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia, Sidi Rana Menggala.(*)