Kedaulatan Data dan Kearifan Lokal, Pondasi Sabu Raijua Hadapi Krisis Iklim Global

Suara.com - Kabupaten Sabu Raijua tengah mematangkan langkah transisi besar menghadapi tantangan iklim global. Upaya ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin memastikan seluruh inisiatif kewirausahaan hijau dan inklusi sosial tetap berkelanjutan secara mandiri. Ya, inisiatif ini harus tetap melaju kendati program pendampingan akan paripurna.

Lewat diskusi bersama Global Environmental Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia dan Yayasan Pikul, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua membahas strategi akhir Program Fase 7. Acara dengan format focus group discussion (FGD) tersebut dihelat di Gedung DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Rabu (14/1/2026).

Pertemuan tersebut sekaligus menandai langkah krusial dalam menyusun strategi akhir program fase 7 yang bertumpu pada tiga pilar utama: transformasi ekonomi hijau, inklusi sosial yang melibatkan gender, disabilitas, serta pemuda, serta perlembagaan kebijakan publik demi keberlanjutan inisiatif lokal.

Kearifan Lokal sebagai Perisai Perubahan Iklim

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Setda Kabupaten Sabu Raijua, Bupati Sabu Raijua Thobias Uly, menegaskan posisi geografis dan ekologis wilayahnya sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Beliau menekankan kemandirian masyarakat harus berakar pada nilai-nilai setempat.

“Kami memiliki komitmen kuat dan berkelanjutan guna mendukung penuh pengembangan dan implementasi teknologi tepat guna yang berakar pada kearifan lokal. Pendekatan ini kami yakini sebagai solusi paling mandiri dan adaptif untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan fluktuasi cuaca ekstrem yang makin sering terjadi,” tegas Thobias Uly.

Menurut Thobias Uly, dukungan pemerintah harus menyentuh akar rumput secara menyeluruh. Dukungan tersebut dinilai harus mencakup spektrum yang sangat luas untuk beragam aspek, mulai dari aspek pendanaan, pelatihan, hingga pendampingan teknis secara intensif. Pemerintah juga menyoroti teknologi yang dikembangkan.

“Kami berupaya memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak hanya efektif secara ilmiah, tetapi juga dapat diterima dan dioperasikan dengan mudah oleh komunitas lokal, serta selaras dengan praktik budaya dan lingkungan setempat.”

“Misalnya, kami mendukung inovasi dalam sistem irigasi hemat air yang sudah dipraktikkan turun-temurun, modifikasi praktik pertanian yang tahan kekeringan, atau pengembangan varietas tanaman lokal yang lebih adaptif terhadap perubahan suhu dan curah hujan,” ujar Thobias.

Dengan mengedepankan kearifan lokal, Pemkab Sabu Raijua berharap dapat membangun resiliensi komunitas secara holistik. Alhasil, pemerintah bisa memastikan keaktifan komunitas terutama dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Jadi, imbuh Thobias, komunitas bukan sekadar penerima bantuan.

Data Akurat Pondasi Pembangunan Daerah

Dalam diskusi tersebut, Bappeda Kabupaten Sabu Raijua menyoroti urgensi kolaborasi dan ketepatan perencanaan. Kepala Bappeda Sabu Raijua Victor Radamuri mengingatkan sinergi antara program pemberdayaan masyarakat dengan proses perencanaan resmi daerah kudu terjalin secara terintegrasi.

“Kita harus menyadari pentingnya kehati-hatian dalam proses perencanaan. Bila kita salah merencanakan dengan data, tidak mungkin tidak timpang. Sekali lagi, saya tegaskan, bila kita salah merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal," ujar Victor Radamuri.

Pernyataan Victor ini menjadi ‘tamparan’ keras bahwa perencanaan tanpa data akurat hanya akan memicu ketidakseimbangan pembangunan. Nah, buntut dari pengabaian data akurat ini tentunya bisa menyebabkan kegagalan visi berkelanjutan. Karena itu, Victor menekankan urgensi kolaborasi dan kemitraan strategis dalam meminimalisir risiko.

"Oleh karena itu, kolaborasi dengan mitra seperti GEF SGP Indonesia sangat penting untuk memastikan setiap intervensi tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua," imbuh Victor.

Menjamin keberlanjutan pasca-program (exit strategy), Sidi Rana Menggala selaku Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia menjelaskan pentingnya perlembagaan kebijakan untuk mengintegrasikan keberhasilan program ke dalam regulasi daerah.

Selain itu, sebagai jaminan sebelum Fase 7 ditutup pada Juni 2026, tersedia Program ICCA berupa dana hibah khusus senilai kurang lebih Rp 5,6 miliar untuk pengembangan budaya dan masyarakat adat, serta skema BUMI (Bantuan Usaha melalui Investasi) hingga Rp75 juta per pelaku usaha guna mengukuhkan kemandirian ekonomi hijau dan inklusif.