Cara Reaktivasi BPJS PBI yang Dinonaktifkan 2026, Bisa Diurus Online atau di Kantor Desa Kelurahan

Berikut syarat umum yang harus disiapkan:

• KTP asli dan fotokopi
• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan
• Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW atau kelurahan
• Surat keterangan medis dari dokter (jika sakit kronis atau darurat)

Untuk pengecekan awal, peserta bisa melakukannya secara online melalui:

• WhatsApp PANDAWA di 0811-8165-165
• Aplikasi Mobile JKN
• Care Center 165

Namun, perlu diingat bahwa pengajuan reaktivasi tetap harus melalui proses verifikasi langsung oleh Dinas Sosial. Artinya, pengurusan tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara online.

Cara Reaktivasi BPJS PBI yang Dinonaktifkan di Kantor Desa/Kelurahan

Jika status sudah dipastikan nonaktif dan memenuhi kriteria, berikut langkah yang bisa dilakukan melalui jalur desa/kelurahan:

1. Mengurus Surat Pengantar atau SKTM di Desa/Kelurahan

Datangi kantor desa atau kelurahan untuk meminta Surat Keterangan Tidak Mampu jika belum memiliki. Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan reaktivasi.

2. Datang ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Bawa seluruh dokumen lengkap dan ajukan permohonan reaktivasi. Sampaikan bahwa status BPJS PBI dinonaktifkan dan Anda membutuhkan pengaktifan kembali.

3. Proses Verifikasi Lapangan

Petugas Dinas Sosial akan melakukan pengecekan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi. Tahap ini menentukan apakah Anda masih masuk kategori miskin atau rentan miskin.

4. Pengajuan ke Kementerian Sosial

Jika lolos verifikasi, data akan diinput ke sistem dan dikirim ke Kemensos untuk penilaian akhir.

5. Aktivasi oleh BPJS Kesehatan

Jika disetujui, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan secara otomatis. Setelah aktif, peserta dapat kembali mengakses layanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama.

Demikianlah penjelasan lengkap terkait cara reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan. Bagi peserta yang sudah berhasil diaktifkan kembali wajib melakukan pengkinian data dalam periode yang ditentukan agar statusnya tidak kembali berubah di evaluasi berikutnya. Semoga bermanfaat.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas