- Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
- Dugaan korupsi terjadi melalui penunjukan yayasan mitra yang terafiliasi dengan pejabat BGN melalui pengaturan verifikasi portal mitra yang curang.
- Mitra SPPG menerima pendapatan kotor Rp1,8 miliar per tahun, namun harus menutup modal awal mencapai Rp2,5 hingga Rp6 miliar.
Suara.com - Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuat publik penasaran dengan bisnis di balik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Pasalnya, Kejaksaan Agung mengungkap adanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG dan diduga terafiliasi dengan sejumlah pejabat BGN.
"Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi, Rabu (3/6/2026).
Yayasan tersebut disebut memperoleh insentif miliaran rupiah setiap tahunnya melalui skema kemitraan dalam program MBG.
Lalu, sebenarnya seberapa menguntungkan memiliki dapur MBG?

Pendapatan Kotor Bisa Rp1,8 Miliar per Tahun
Dalam penjelasan resmi yang diunggah BGN pada Februari 2026, mitra SPPG mendapatkan pembayaran hingga Rp6 juta per hari.
Namun, BGN menegaskan angka tersebut bukan keuntungan dari penjualan makanan. Dana itu merupakan pembayaran atas kesiapan fasilitas atau availability payment, yang mencakup penyediaan dapur, peralatan, tenaga kerja, utilitas, serta pemenuhan standar higienitas.
Jika dikalkulasikan selama 313 hari operasional dalam setahun, pendapatan kotor maksimal yang dapat diterima mitra mencapai:
Rp6.000.000 x 313 hari = Rp1.878.000.000 per tahun
Nilai tersebut kerap menjadi sorotan karena terlihat besar. Namun menurut BGN, angka itu masih berupa pendapatan kotor yang belum dikurangi berbagai biaya investasi dan operasional.
Modal Awal Tidak Murah
Untuk menjadi mitra resmi SPPG, calon pengelola harus menyiapkan investasi awal yang tidak sedikit.
BGN menyebut pembangunan dapur MBG membutuhkan modal sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung harga lahan, bangunan, dan peralatan yang digunakan.
Investasi tersebut digunakan untuk:
- Membangun fasilitas dapur sesuai standar BGN.
- Menyediakan peralatan memasak dan distribusi.
- Menyiapkan ruang penyimpanan bahan pangan.
- Memenuhi standar keamanan pangan dan higienitas.
- Menyediakan sarana pendukung operasional.
Artinya, pendapatan Rp1,8 miliar per tahun tidak bisa langsung dianggap sebagai keuntungan bersih.
Kapan Bisa Balik Modal?
Dengan investasi awal Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar dan pendapatan kotor sekitar Rp1,8 miliar per tahun, BGN memperkirakan titik impas atau break even point (BEP) baru tercapai dalam waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun.
Pada masa tersebut, pendapatan masih digunakan untuk menutup biaya pembangunan, pembelian alat, penyusutan aset, serta biaya operasional sehari-hari.
Karena itu, menurut BGN, pengelola SPPG umumnya belum menikmati keuntungan signifikan pada tahun pertama dan kedua.
Ada Risiko Kontrak Hanya Setahun
Potensi keuntungan dapur MBG juga dibarengi sejumlah risiko yang harus ditanggung mitra.
Salah satunya adalah masa kontrak yang hanya berlaku selama satu tahun. Perpanjangan kontrak sepenuhnya bergantung pada hasil evaluasi BGN terhadap kualitas layanan, kebersihan, dan kinerja operasional.
Jika tidak memenuhi standar, kontrak dapat dihentikan dan tidak diperpanjang.
Selain itu, seluruh biaya pemeliharaan gedung dan peralatan menjadi tanggung jawab mitra. Kerusakan alat, renovasi bangunan, hingga penyusutan aset harus ditanggung sendiri tanpa bantuan pemerintah.
Tidak Bisa Mengambil Untung dari Makanan
Banyak yang mengira keuntungan utama dapur MBG berasal dari pengadaan makanan. Namun BGN menegaskan hal tersebut tidak dimungkinkan dalam skema yang berlaku saat ini.
Dana bahan baku makanan ditempatkan dalam Virtual Account dan dikelola menggunakan prinsip at cost atau sesuai biaya riil.
Dengan sistem tersebut, dana pembelian bahan pangan tidak masuk ke rekening pribadi mitra. Seluruh transaksi harus sesuai bukti pembelian yang diawasi secara ketat.
BGN juga menegaskan tidak ada margin keuntungan per porsi makanan. Jika terdapat sisa anggaran belanja, dana tersebut akan tetap berada dalam sistem dan dikembalikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, satu-satunya sumber pendapatan yang dapat diperoleh mitra adalah insentif fasilitas sebesar Rp6 juta per hari.
Jadi, Seberapa Menguntungkan Dapur MBG?
Secara nominal, pendapatan kotor hingga Rp1,8 miliar per tahun memang terlihat menarik. Namun angka tersebut harus dibandingkan dengan kebutuhan modal awal yang mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, biaya operasional rutin, risiko kontrak tahunan, serta kewajiban pemeliharaan aset.
Dengan skema yang dijelaskan BGN, dapur MBG lebih menyerupai investasi jangka menengah dengan pengembalian modal sekitar dua hingga dua setengah tahun, bukan bisnis yang langsung menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.
Tapi dengan adanya kasus korupsi Kepala MBG ini membuka mata publik bahwa ternyata bisnis dapur MBG bisa begitu menggiurkan. Ini karena
Menurut Kejagung, ketiga tersangka diduga mengarahkan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) sehingga pengadaan tidak sesuai kebutuhan lapangan dan mengandung praktik mark up.
Terutama ketika muncul sejumlah proyek yang menjadi sorotan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu, puluhan ribu tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.