Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengaku tak yakin dengan alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut bahwa batalnya deklarasi koalisi lantaran tengah melawan oligarki.
Menurut Fahri, gagalnya deklarasi, disebabkan karena bohir atau pemodal partai yang belum sepakat dengan koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Sehingga kata Fahri perlu adanya aturan yang mengatur mengenai transparansi aliran dana kampanye yang memodali setiap kegiatan politik. Termasuk didalamnya mengenai penggalangan dana kampanye yang digunakan dalam kampanye di daerah-daerah tertentu.
"Nggak mungkin, karena nggak akan ada. Kalau nggak ada jadwal, nanti pengesahan (kandidat) itu September. Ini bukan soal kita curiga atau tidak, karena nggak ada aturan, semua dapat dilakukan oleh orang tetapi kalau kita bikin aturan, semua akan jelas. Misalnya aturan fundraising, selesai sekarang," kata Fahri pada wartawan di Petra Restauran, Jakarta seperti dikutip dari Warta Ekonomi- jaringan Suara.com, Selasa (15/11/22).
Fahri menuturkan seharusnya kandidat yang berkeliling Indonesia seraya mengumpulkan fundraising dari rakyat. Dengan begitu, kata Fahri penggalangan dana akan terlihat lebih jelasnya.
Sementara saat ini, mantan Wakil Ketua DPR itu menilai bahwa penggalangan dana kampanye tidak jelas sumbernya. Sehingga ia menduga akan banyak pihak yang bermain di belakang layar.
"Pemain belakangnya yang banyak, ini akan terjadi sekarang. Apa kalah kemudian melembagakan kelompok yang marah, kelompok yang bertarung secara tajam, itu jelek sekali bagi iklim demokrasi kita," jelas Fahri.
Karena itu kata Fahri, sedianya Nasdem dan capresnya, Anies Baswedan, berani menantang partai politik lainnya untuk segera mengumumkan kandidat yang diusung dalam gelaran pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dinilai Fahri perlu untuk melakukan debat antar capres sebelum pemilu dimulai.
Selain itu, Fahri juga menilai bahwa Nasdem mestinya mendorong para kadernya yang berada di parlemen untuk menyuarakan regulasi terkait kandidat presiden. Paling tidak, kata Fahri, mengajukan terkait pileg untuk merebut tiket pemilu.
"Harusnya Anies Baswedan itu, nantang kandidat yang lain, supaya dibuka. PDIP siapa calonnya? Partai-partai lain siapa calonnya? Ajukan sekarang lalu berdebat sampai pilpres. Atau pileg dulu, kalau pilpres mungkin nol persen lebih baik, tetapi kalau misalnya dipertahankan 20 persen, pileg dulu. Supaya pertarungan ngerebut tiket dulu," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan batalnya deklarasi Anies Baswedan sebab PKS sedang berupaya melawan oligarki. Mardani mengaskan, pihaknya masih membahas soal politik biaya tinggi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia mengaku, tidak ingin koalisi tersebut nantinya malah dikuasai pemodal besar.
"Kenapa belum deklarasi? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita," ujar Mardani dikutip dari unggahan twitternya, @MardaniAliSera (12/11/2022).
Artikel ini telah tayang di Warta Ekonomi-jaringan Suara.com dengan judul Dengar Deklarasi Koalisi Anies Baswedan Cs Batal Gegara Melawan Oligarki, Fahri Hamzah: Gak Mungkin!
